Mentan dari Nasdem Syahrul Yasin Limpo Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadwalkan pemeriksaan ulang terhadap dirinya. Syahrul Yasin Limpo meminta agar KPK melakukan pemeriksaan pada Selasa (27/06/2023) mendatang.

"Yang bersangkutan memberitahu KPK bahwa yang bersangkutan terjadwal kegiatan ke India dan meminta agar pemeriksaan ditunda ke tanggal 27 Juni 2023," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikonfirmasi, Jumat (16/06/2023).

Sementara itu, Koordinator Humas Kementan Arief Cahyono membenarkan Mentan Syahrul Yasin Limpo sedang melakukan kegiatan di India. Arief menyebut Syahrul menghadiri acara Agriculture Ministers Meeting G-20 di India.

Advertisement

Baca juga: Bos Maspion Group Tutup Mulut Usai Diperiksa KPK Terkait Kasus Mantan Bupati Sidoarjo

"Iya, beliau menghadiri Agriculture Ministers Meeting G-20 di India," ucap Arief.

Sebelumnya, KPK menjadwalkan meminta keterangan Mentan Syahrul Yasin Limpo pada Jumat (16/06/2023). Syahrul bakal dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementan. Dugaan korupsi itu disebut menyeret Syahrul.

Advertisement

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan surat panggilan permintaan keterangan telah dikirimkan ke Syahrul Yasin Limpo. Karena itu, KPK berharap Syahrul dapat memenuhi undangan tersebut.

Dihimpun dari berbagai sumber, Syahrul Yasin Limpo, selaku Menteri Pertanian, diduga bersama-sama dengan anak buahnya, KSD (Sekjen Kementerian Pertanian 2021 s/d sekarang) & HTA (Direktur Pupuk Pestisida 2020-2022 / Direktur alat mesin pertanian tahun 2023) melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Atas perbuatannya, mereka disangka melanggar Pasal 12 E dan atau Pasal 12B UU No. 20 / 2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU jo Pasal 56 dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Advertisement

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Beras PKH, KPK Geledah Kantor Kemensos

Adapun perkara korupsi yang dituduhkan dalam bentuk pemerasan, gratifikasi, hingga pencucian uang ini, terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian Th. 2019-2023.