Mendagri Pastikan Suhu Politik Tak Ganggu Pelayanan Publik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar suhu politik di 101 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2017, tidak akan mengganggu pelayanan publik khususnya di ibukota DKI Jakarta.

“Jangan sampai pelayanan publik dan keputusan kebijakan politik pembangunan di daerah khususnya di DKI Jakarta menimbulkan implikasi permasalahan,” ungkap Tjahjo ketika melangsungkan peretemuan dengan Ombudsman RI, di Jakarta, Kemarin, Kamis (16/2).

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai memang memberikan masukan dan saran kepada Mendagri, terkait adanya status hukum kepala daerah yang terdakwa yang ditakuti mengganggu kebijakan politik pembangunan. Dari hasil pertemuan tersebut, Mendagri mengucapkan terima kasih serta mencatat semua masukan dan pandangan dari Ombudsman RI.

Advertisement

Baca juga: Kapolri: Pilkada Serentak di 101 Wilayah Aman dan Damai

“Mendagri hadir karena pihaknya sangat responsif dan kita juga tidak memberikan sembarangan masukan, dan kita lakukan sharing dengan Kemendagri,” ujar Amzulian Rifai.

Ombudsman sebagai lembaga negara tidak bisa menghindar dengan yang namanya laporan dari masyarakat.

Advertisement

Terkait kasus hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Mendagri kembali menegaskan pihaknya, tetap menunggu sidang tuntutan terhadap Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama. “Saya belum mengambil keputusan. Kalau saya mengambil diskresi tanpa dasar yang kuat saya bisa digugat,” ugkap dia.

Disamping itu Ombudsman RI terus mengawasi dan Amzulian Rifai meyakini Mendagri memiliki keputusan dengan pertimbangan yang matang.

“Dari penjelasan Mendagri, kami yakin Pak Mendagri tentu mempunyai suatu keputusan dengan pertimbangan yang matang,” tutur Amzulian. (Puspen Kemendagri)

Advertisement

Baca juga: Rapat Tindak Lanjut PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat