Mendag Zulhas Ekpose lansung di lokasi pabrik karpet impor tak sesuai ketentuan di kota Tangerang

AliansiNews.ID-Kota Tangerang, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan ekspose temuan yang dilakukannya hari ini merupakan hasil pengawasan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, 2.939 rol atau pcs karpet atau permadani impor yang tidak memenuhi ketentuan senilai Rp10 miliar, Senin 23/9/2024.

 Untuk dapat mengamankan barang bukti ini, Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor telah melakukan pengusutan sejak 10 September 2024 kemarin, atau tepatnya sekitar 10 hari kerja.

“Pengusutan dari 10 September. Jadi sekarang 10 hari,” ucap Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan ekspose temuan yang dilakukannya hari ini merupakan bagian dari tindak lanjut keputusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.

” Satgas terus melakukan aktivitasnya, agar perdagangan kita ini tertib, industri dalam negeri terjaga, dan para pelaku usaha mengikuti aturan yang berlaku. Sehingga tidak merugikan negara, tidak merugikan konsumen, dan juga tidak mengganggu usaha lainnya,” ujar Zulhas.

Advertisement

“Ini ada industri nya sih saya kira gak masalah ya. Oke, dia bikin karpet disini, kan kalau industri dalam negeri bagus. Bikin disini jadi nggak impor lagi kan bagus. Nah, cuma sampingannya ini, ada impor karpet yang tidak sesuai dengan aturan. Ini karpet lebar dan sejadah untuk masjid. Ada dua macam (jenis barang). Nilainya lebih kurang Rp10 miliar. Jumlahnya sebanyak 2.939 pcs,” tutur Zulhas

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menjelaskan, karpet impor sebanyak 2.939 rol didatangkan dari Turki. Nantinya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ia mengatakan barang bukti karpet/permadani akan dimusnahkan oleh pelaku usahanya sendiri, dengan pendampingan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.

Adapun ketentuan yang tidak dipenuhi, yaitu barang tersebut tidak memiliki Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), dan melanggar kewajiban pendaftaran barang terkait keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup (K3L).

Lanjutnya, “Memang memproduksi barang sendiri, tidak seluruhnya impor. Namun disayangkan, gudang tersebut mendatangkan karpet impor yang tidak sesuai ketentuan, Ini dia impor dari Turki. Saya enggak tahu mungkin alasannya bahan baku. Dia tidak lapor sesuai dengan dokumen. Dokumennya A, isinya B gitu,” ujarnya