Advertisement

KPK Punya Waktu 30 Hari Telaah Laporan Dugaan Gratifikasi Ganjar Pranowo

TIPIKOR
Senin, 11 Mar 2024  20:01
KPK Punya Waktu 30 Hari Telaah Laporan Dugaan Gratifikasi Ganjar Pranowo
Foto: Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui pihaknya sampai saat ini masih menelaah laporan Indonesia Police Watch (IPW) terhadap Ganjar Pranowo yang dituding menerima gratifikasi senilai Rp 100 miliar. KPK memiliki waktu 30 hari ini mendalami setiap laporan masyarakat, untuk mengetahui apakah terdapat bukti dugaan korupsi atau tidak.

"Jadi di sini butuh waktu, kalau peraturan pemerintahnya itu maksimal 30 hari kerja. Sehingga ketika ada laporan kemarin kami mengonfirmasi betul ada laporan masyarakat, dan kami juga tidak akan pernah menyebut siapa pelapornya meskipun teman-teman tahu, termasuk subtansinya, karena justru pelapor itu kan harus dilindungi dan ya ketika sudah membuka diri ya tentu di luar kewenangan dari KPK," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (11/3/2024).

Ali menjelaskan, proses penelaahan KPK dilakukan untuk menetukan secara administratif, apakah laporan itu sudah memenuhi unsur atau tidak. 

Advertisement

Baca juga: Terjerat Kasus Dugaan Korupsi Investasi Fiktif PT Taspen, Segini Harta ANS Kosasih

"Kan ada peraturan pemerintah soal peran serta masyarakat, apa saja syarat-syarat sebuah pelaporan," ucap Ali.

Menurut Ali, pihaknya memastikan akan berkoordinasi dengan pihak pelapor apakah laporan tersebut memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti ke tahap proses penyelidikan atau tidak. 

Advertisement H Ristanto Wahyudi

"Nanti koordinasi dengan pihak pelapor untuk memastikan apakah kemudian syarat-syaratnya terpenuhi, ada data awal yang bisa dikembangkan karena KPK juga pasti setelah lengkap proses di situ pasti akan mengembangkan juga melakukan pelayanan informasi untuk dikembangkan. Sehingga dapat dinilai apakah ada peristiwa pidana atau tidak," ujar Ali.

Dalam laporannya, Sugeng menjelaskan melaporkan dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi atau suap berupa penerimaan cashback beberapa perusahaan asuransi kepada Dirut Bank Jateng (inisial S) dan juga pemegang saham kendali Bank Jateng Ganjar Pranowo (GP) diperkirakan terjadi sejak 2014 sampai dengan 2023.

“Jumlahnya lebih dari 100 miliar,” ucap Sugeng di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Advertisement

Baca juga: Dilaporkan IPW ke KPK, Berapa Harta Kekayaan Ganjar Pranowo?

Sugeng memgutarakan, Bank Jateng mengendalikan cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16 persen dari nilai premi. Nilai 16 persen tersebut kemudian diduga dialokasikan ke sejumlah pihak.

1
2
Berikutnya
TAG:
kpk
ganjar pranowo
bank jateng
ipw
Formasi Indonesia Satu
H Ristanto Wahyudi
Jaro Ade

Berita Terkait
1
2
3
4
5
6
7

Halal bi Halal PGRI, Pj Walikota: "Terus tiingkatkan kualitas Pendidikan Demi Wujudkan..

Banten   Selasa, 23 Apr 2024  21:25

Pasca Putusan MK, Ketua Harian Pernusa Ajak Semua Pihak Bersatu Kembali untuk Membangun Negeri..

Nasional   Selasa, 23 Apr 2024  20:52

Kades Talang Jembatan memberikan klarifikasi terkait berita viral

Lampung   Selasa, 23 Apr 2024  20:44

Asep Japar Terima Dorongan Kuat Dari Marwan Hamami Untuk Maju Pilkada Sukabumi 2024

Jabar   Selasa, 23 Apr 2024  20:32

Disebut Bukan Lagi Kader PDIP, Gibran: Dipecat Juga Nggak Apa-apa!

Nasional   Selasa, 23 Apr 2024  19:43

Pelaku Pencabulan masih Berkeliaran, Pihak Keluarga Pertanyakan Proses Hukum Dugaan Pencabulan..

SUMSEL   Selasa, 23 Apr 2024  19:28

Pasangan Bacalon Gubernur Sumsel Silaturahmi dengan Mantan Gubernur Alex Noerdin di Lapas Pakjo..

SUMSEL   Selasa, 23 Apr 2024  15:24

Sukseskan Program KB Kodim 0418/Palembang Gelar Kegiatan KB Kesehatan,TNI AD Bersama Rakyat..

SUMSEL   Selasa, 23 Apr 2024  14:06

Presiden Resmikan Rekonstruksi Infrastruktur Pascagempa dan IJD Sulbar

NASIONAL   Selasa, 23 Apr 2024  12:09

Pemdes Negeri Campang Jaya, Sungkai Tengah realisasikan pembangunan jalan lapen

LAMPUNG   Selasa, 23 Apr 2024  11:50

Tanggapi Putusan MK, Presiden Jokowi: Tuduhan-Tuduhan ke Pemerintah Tidak Terbukti

NASIONAL   Selasa, 23 Apr 2024  11:13

Kombes Sunarto dari Polda Sumsel Raih Juara 1 Amplifikasi Berita Terbanyak dalam Rakernis Humas..

SUMSEL   Selasa, 23 Apr 2024  08:56

Sekda Herman Suwarman: "Optimalkan Kegiatan Untuk Kepentingan Masyarakat"

BANTEN   Selasa, 23 Apr 2024  07:25

Disperindag Pemkab Tangerang Lakukan Tera Ulang Mesin Pompa SPBU Di Citra Raya karena di duga..

BANTEN   Senin, 22 Apr 2024  22:46

Kunarni Bandeng, Sate Bandeng Presto yang Melegenda di kota Tangerang

BANTEN   Senin, 22 Apr 2024  22:06

Ini Dia Program Pemkot Tangerang yang bisa di manfaatkan para Pencari Kerja di Kota Tangerang..

BANTEN   Senin, 22 Apr 2024  21:31

Pemdes Sumber Agung Kecamatan Muara Sungkai Salurkan BLT DD TA 2024

LAMPUNG   Senin, 22 Apr 2024  21:16

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Sumsel Gelar Simposium Regional..

SUMSEL   Senin, 22 Apr 2024  20:34

Terima Putusan MK, Mahfud MD Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

NASIONAL   Senin, 22 Apr 2024  18:40

Dua WNI Disekap di Kamboja, KBRI Tak Bisa Berbuat Banyak

HUKUM   Senin, 22 Apr 2024  16:15

Yuk Simak, Cara Pendaftaran Duta Anak Kota Tangerang 2024-2026.

BANTEN   Senin, 22 Apr 2024  16:01

MK Tolak Permohonan Ganjar Pranowo-Mahfud MD

NASIONAL   Senin, 22 Apr 2024  15:47

Hari ini Pemkot Realisasikan Penataan Pasar Sipon Cipondoh

BANTEN   Senin, 22 Apr 2024  15:36

Pj Bupati Musi Banyuasin Terdahulu Menilai Potensi Kepemimpinan Lokal

SUMSEL   Senin, 22 Apr 2024  14:18

Pencalonan Gibran Sah, Hakim MK: MKMK Tak dapat Batalkan Putusan MK

NASIONAL   Senin, 22 Apr 2024  14:12
Selengkapnya
Bagikan Facebook
Bagikan X
Bagikan Whatsapp
Bagikan Telegram
Copy Link