Solo Raya

Kenaikan PBB di Sragen Tuai Berbagai Sorotan, DPRD Haryanto Angkat Bicara dan Merasa Tidak di Libatkan BPKPD

Kenaikan PBB di Sragen Tuai Berbagai Sorotan, DPRD Haryanto Angkat Bicara dan Merasa Tidak di Libatkan BPKPD
Foto: Ketua Komisi II DPRD Sragen Haryanto. (Dok)
Kamis, 19 Jan 2023  14:06   |   Dibaca: 149

SRAGEN – Terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Sragen sangat disayangkan karena banyak memunculkan keluhan bagi warga masyarakat.

Hal ini membuat Ketua Komisi II DPRD Sragen Haryanto juga angkat bicara, dia juga menyampaikan bahwa DPRD Sragen merasa tidak dilibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen soal kenaikan tersebut. 

Haryanto juga mengaku secara prinsip pihaknya mengawal terkait pendapatan daerah. Sejauh ini sudah ada upaya dari pemerintah daerah (pemda) untuk menggali pendapatan sebesar-besarnya. Lanjut Haryanto, lantaran masih ada defisit anggaran sekira Rp 315 miliar tapi upaya menggali pendapatan tersebut tidak dibicarakan bersama DPRD Sragen.

”Tapi sayangnya kami tidak dilibatkan, kenaikan (PBB) ini membebani masyarakat. Seharusnya dicari keputusan untuk kenaikan sewajarnya,” ungkapnya, Selasa (17/1/2023).

Dia mengaku sudah berdiskusi dengan Sekretaris Gerakan Pemuda (GP) Ansor perihal keluhan masyarakat tersebut. Dia mendorong dilakukan pengajuan audiensi dengan perwakilan masyarakat.

”Kami sebagai wakil rakyat juga merasa kasihan, ketika ada upaya menaikkan PAD harus ada yang diajak rembuk. Harus ada inovasi tapi jangan sepihak,” terangnya.

Perihal tambahan biaya jaringan, Haryanto menilai saat ini Kabupaten Sragen memang menuju menjadi Kabupaten Smart City. Akan tetapi diharapkan tidak ada biaya yang dibebankan ke masyarakat secara tiba-tiba.

”Saya juga belum paham itu biaya jaringan apa, tapi kalau Rp 1.500 dikalikan sekian banyak wajib pajak kan juga besar,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris GP Ansor Kabupaten Sragen Kristiyanto menyampaikan ada sejumlah keluhan terkait PBB Kabupaten Sragen. Yakni kenaikan PBB yang tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi ke masyarakat.

”Misalnya PBB salah satu bidang tanah di Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung dengan luasan 2.000 meter pada 2022 senilai Rp 60 ribu. Tahun ini menjadi Rp 120 ribu. Kenapa tidak ada sosialisasi,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPKPD Kabupaten Sragen Dwiyanto menyampaikan perihal itu sudah sesuai ketentuan, kebijakan kenaikan PBB menjadi wewenang bupati. Namun dia menekankan sudah melakukan komunikasi dengan DPRD Sragen.

”Namanya pemerintah dengan dewan kan seiring sejalan. Komisi II juga menanyakan ke kami, naik atau tidak. Pernah kami sampaikan ke komisi II akan naik sesuai ketentuan Perda Nomor 10 Tahun 2012 terkait PBB,” katanya.

Pihaknya juga menyangkal bahwa tidak mungkin kenaikan PBB tanpa sepengetahuan dewan. Sudah pasti tahu soal kenaikan PBB dan dilaporkan dalam laporan komisi. Apalagi raperda untuk tindak lanjut UU Nomor 1 tahun 2022 masuk tahun ini.

”Jadi nanti potensi akan lebih besar lagi (pajak,Red), tapi tidak memberatkan masyarakat, masih wajar lah,” tambahnya.*(ras/tri) 

 

Editor: Awi

TAG:
Berita Terkait
Fokus
Populer
Populer
Tabloid Media Aliansi Indonesia
<