Kantor DPRD Sragen di Geruduk Ribuan Perangkat Desa, Tuntut Revisi Perbup Soal Tanah Bengkok

SRAGEN – Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Paguyuban Perangkat Desa Praja Sragen melakukan aksi demo di Gedung DPRD Sragen, Kamis (26/1/2023). Mereka mendesak revisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 67 Tahun 2022 terkait Tanah Bengkok dengan harapan tanah bengkok bisa dikelola secara utuh tanpa harus pakai sistem sewa.

Aksi berjalan damai. Perwakilan diterima anggota legislatif. Para perangkat desa mendesak tanah bengkok menjadi hak mereka tanpa harus menggunakan sistem sewa.

Kemudian dalam perbup, pendapatan hasil sewa tanah bengkok dimasukkan ke rekening kas desa yang ditetapkan dalam APBDesa. Kemudian digunakan untuk membayar tunjangan kepala dan perangkat desa.

Advertisement

Baca juga: Ngutil Seperangkat Alat Cucian Motor, Pria Asal Pranggong Boyolali Terciduk Polisi

Sementara itu, Ketua Paguyuban Perangkat Desa Praja Sragen Sumanto mengapresiasi telah diterima dengan baik oleh Ketua DPRD Sragen dan Komisi I DPRD Sragen. Dia berharap pertemuan selanjutnya ada bisa menghasilkan solusi.

”Pendapat dari pemerintah daerah, perda yang lama benar. Tapi pendapat kami juga benar. Jadi kami cari yang paling baik. Tapi ini demi kenyamanan teman-teman (perangkat desa, Red) dalam bekerja,” jelasnya.

Advertisement

Dia menyampaikan menunggu undangan dari pemerintah daerah untuk tindak lanjut diskusi perihal revisi perbup tersebut.

”Kami menunggu. Jika tidak ada kabar, dalam waktu singkat akan membuat surat kembali. Kami masih percaya pemerintah mendukung kami,” terangnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Sragen Thohar Ahmadi menyampaikan, para perangkat desa mendesak agar dilakukan revisi perbup tentang pengelolaan tanah bengkok. Masukan dari aspirasi praja, agar perangkat bisa lebih optimal dalam pengelolaan tanah bengkok mereka.

Advertisement

Baca juga: Estimasi Kebutuhan Pilkada di Sragen Ditafsir Capai Rp 53 Milliar, Pemkab Siap Back Up dan Mendukung Penuh

”Mudah-mudahan, dengan audiensi hari ini (kemarin, Red) segera tindak lanjut penyelesaian. Jangan sampai ada miss komunikasi. Menurut dari rekan-rekan praja, tidak ada yang dirugikan dengan tuntutan revisi ini. Praja hanya menuntut haknya,” ujar Thohar.