Indonesia Peringkat Pertama Dalam Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintahnya

Berdasarkan data yang Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasinya Government at a Glance 2017, yang dipublikasikan pada 13 Juli 2017, Indonesia menduduki peringkat pertama untuk Trust and Confidence in National Government.

“Indonesia menduduki ranking pertama dalam hal Trust and Confidence in National Government berdasarkan Gallup data,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai melaporkan kepada Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Selasa (18/4).

Sri Mulyani menjelaskan, laporan tersebut merangkum berbagai indikator pencapaian sektor pubik (pemerintah) dari negara-negara yang tergabung dalam OECD serta beberapa negara lain, termasuk Indonesia.

Advertisement

Baca juga: Badan Hukum Dicabut, Dirjen AHU Kemenkumham: HTI Dinyatakan Bubar

Salah satu bab dalam laporan tersebut, kata Menkeu, mengangkat tema pencapaian program kerja pemerintah yang ditunjukkan oleh indikator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Terkait hal tersebut, OECD menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei internasional yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Gallup World Poll (GWP),” kata Sri Mulyani sebagaimana dikutip Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (Setpres) Bey Machmudin dalam siaran persnya Selasa (18/7) petang.

Advertisement

Berdasarkan hasil survei ini, Indonesia menduduki ranking tertinggi untuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bersama Swiss.

“Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dipengaruhi oleh apakah masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat tanggap dan adil serta mampu melindungi masyarakat dari risiko-risiko dan memberikan pelayanan publik secara efektif,” ujar Sri Mulyani.

Menurut Menkeu,tingkat kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia merupakan angka yang tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD (Amerika Serikat 30 persen, Inggris 31 persen, Jerman 55 persen, Prancis 28 persen) maupun negara-negara berkembang non OECD (India 73 persen, Brazil 26 persen, Afrika Selatan 48 persen).

Advertisement

Baca juga: Pemerintah Keluarkan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Ormas

“Enam peringkat teratas negara-negara tersebut adalah Indonesia, Swiss, India, Luksemburg, Norwegia dan Kanada,” ungkap Sri Mulyani.