Hak Angket Dinilai Hanya "Drakor" di Atas Panggung Politik

Isu penggunaan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu, khususnya pilpres, dinilai hanya pertunjukan drama politik belaka.

"Ya semacam drakor (drama korea) lah. Pemainnya ya para politikus, panggungnya ya panggung politik," kata Penasihat Spiritual Formasi Indonesia Satu (FIS), Mbah Darmo, saat dimintai pendapat terkait perkembangan terkini tentang isu tersebut.

Mbah Darmo menegaskan, pada dasarnya dia menghormati hak angket yang merupakan hak melekat pada DPR RI, namun dalam konteks tudingan kecurangan pemilu, menurutnya itu lelucon belaka.

"Pertama, hak angket itu ditujukan untuk pemerintah, sedangkan pemilu itu dilaksanakan oleh lembaga independen yaitu KPU, diawasi oleh lembaga independen lainnya yaitu Bawaslu, lalu KPU dan Bawaslu diawasi lembaga independen yang lain lagi, namanya DKPP. Kemudian kalau tidak puas dengan hasil pemilu bisa menggugat melalui MK (Mahkamah Konstitusi). Lha kalau hak angket terkait pemilu apa yang mau diangketi ke pemerintah?" kata dia.

Mbah Darmo menambahkan, anggota-anggota dewan dari partai koalisi pengusung capres-cawapres 01 dan 03 sebenarnya faham bahwa hak angket mustahil digunakan untuk mengusut tudingan kecurangan pemilu. Namun mereka sudah telanjur terjebak dalam pusaran isu tersebut.

Advertisement

"Bahasa Jawanya 'wis kebacut', 'wis kadung'. Mau mundur 'isin' (malu). Sehingga untuk menyelamatkan muka harus main drakor, harus tetap pura-pura galak. Kalau nggak gitu nanti sama pendukungnya bisa dibilang 'cemen lu', 'oh cuman segitu to', dan sebagainya," lanjut Mbah Darmo sambil tertawa.

Dia melanjutkan, isu hak angket itu juga menunjukkan bahwa yang menuding pemilu curang itu tidak punya cukup bukti terutama kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM), sehingga sudah merasa kalah duluan sebelum mengajukan gugatan setelah hasil pemilu ditetapkan oleh KPU nantinya.

Seperti diketahui penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu pertama kali yang dicetuskan oleh capres 03 Ganjar Pranowo dan diikuti oleh capres 01 Anies Baswedan. Ganjar, meski kader namun tidak tercatat sebagai pengurus DPP PDIP periode 2019-2024. Sedangkan Anies malah bukan kader dan bukan pula kader salah parpol pengusungnya.

Dari parpol koaliasi 01 yang memiliki kursi di parlemen, hanya dari fraksi PKS dan PKB yang masih bersuara mengenai hak angket, itupun belum diketahui apakah intruksi dari fraksi atau parpolnya ataukah inisiatif pribadi. Sedangkan Nasdem bungkam.