DPD LAI_BPAN Sumsel, Laporkan Sekda OKI, Kepala BKD Kabupaten OKI terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang serta jabatan dalam mutasi P3K

DPD LAI_BPAN Sumsel, Laporkan Sekda OKI, Kepala BKD Kabupaten OKI terkait  Dugaan Penyalahgunaan Wewenang serta jabatan dalam mutasi P3K
Foto: Kantor Pemda Ogan Komering Ilir
SUMSEL
Rabu, 10 Jan 2024  20:19

OKI_AliansiNews.id.

Meskipun sudah ditegaskan dalam sejumlah Peraturan Pemerintah dan sejumlah Perundang-undangan sampai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang larangan pemerintah terkait Mutasi, perjanjian kerja (PPPK) dilarang pindah tugas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pada Pasal 7 ayat 2. 

Dengan kata lain, syarat mutasi P3K adalah pegawai harus menyelesaikan masa kerjanya. Aturan terkait mutasi ASN ini perlu dipahami para ASN maupun calon ASN yang akan bergabung ke pemerintahan. Pasalnya, pengajuan pindah tugas atau mutasi yang tidak sesuai dengan peraturan dapat menimbulkan konsekuensi hukum pada ASN. Salah satu konsekuensinya adalah diberhentikan dengan hormat dan tidak bisa berpartisipasi dalam seleksi ASN selanjutnya

Baca juga: Kalapas Lubuklinggau Hadiri Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan ZI Perjanjian Kinerja dan Pembukaan Pra Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN, Serta Penyerahan Dipa Secara Simbolis

"Berdasarkan hasil investigasi tim kami di lapangan disertai dengan informasi dari sumber yang terpercaya, diduga kuat telah terjadi pelanggaran hukum terkait Mutasi P3K guru yang bertugas di SMP Negeri 1 Tulung Selapan, pasalnya Berdasarkan Petikan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) No 824/01.1/KEP/ BKD.III/ 2024. Tentang Mutasi Pejabat Fungsional di lingkungan pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir. Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 atas nama Ani Suderajad. Spd di pindahkan dalam Jabatan baru." Ucap, Syamsudin Djoesman. Rabu. (10/1/2024)

Kami menduga kuat adanya a buse of power dalam upaya mutasi P3K guru serta Indikasi adanya konspirasi antara Pejabat Sekda Kabupaten Ogan Komering Ilir serta Oknum BKD di pemerintahan Kabupaten OKI terkait Mutasi tersebut,"Jelasnya

Lanjutnya, meskipun tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan diberikannya kewenangan tersebut oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain" terangnya

Lebih lanjut ia mengatakan, Pejabat Pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara. Untuk itu pejabat pemerintah dilarang membuat suatu keputusan atau tindakan penetapan dalam pemerintahan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Berkaitan hal tersebut terdapat aturan larangan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan.

Baca juga: Pengecekan rutin teralis kamar hunian Warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP Lapas Kelas IIA Lubuklinggau

Atas dasar temuan tersebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD-LAI- BPAN) Wilayah Sumatra Selatan, akan segera melaporkan temuan tersebut ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Kejati Sumsel, berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.

Serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)." tandasnya.(TS)

Hal:
1
2
Berikutnya
Formasi Indonesia Satu Jaro Ade
TAG:
Berita Terkait
Selengkapnya