DPD GEMPUR SUMSEL LAPORKAN DUGAAN KKN DI LINGKUNGAN BPBD OKU TIMUR TA 2023

Sumsel_AliansiNews.id.

Kasus dugaan korupsi berjamaah senilai miliaran rupiah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, pada tahun anggaran 2023, akan segera dilaporkan ke penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumsel, Jumat (14/2/2025)

Aktivis dari organisasi Gerakan Masyarakat Peduli untuk Perjuangan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan (DPD Gempur Sumsel) mengungkapkan bahwa pihaknya mendapati temuan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme pada BPBD OKU Timur Tahun Anggaran 2023

Hendri Zikwan ketua DPD Gempur Sumsel, pada awak media menuturkan, berdasarkan hasil investigasi. Pihaknya mendapati adanya dugaan Korupsi pada alokasi anggaran BPBD OKU Timur senilai 62 Milyar," Ujarnya

Dugaan korupsi yang dilakukan secara berjamaah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OKU Timur Tahun 2023, tidak tanggung-tanggung tim investigasi mendapati anggaran belanja BPBD OKU Timur tersebut menjadi bahan bancakan bersama oknum_oknum pejabat di Kabupaten OKU Timur tersebut," tegas hendri
,
“Kami menduga dalam kegiatan belanja tersebut, terdapat adanya keterlibatan beberapa oknum anggota legislatif, sekretariat daerah hingga Bupati” terang hendri

Advertisement

Dalam beberapa kegiatan, anggaran belanja pada BPBD OKU Timur TA 2023 dikerjakan oleh pihak Perusahaan yang diduga merupakan anak kandung Kepala BPBD OKU Timur

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam telaah dokumen yang kami miliki terdapat 5 perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran 62 milyar yang tanpa melalui prosedur yang benar, dalam salah satunya diduga adalah milik anak kepala BPBD” terang Ketua Gempur Sumsel

Atas indikasi temuan Tindak Pidana Korupsi di atas, Ketua Gempur tersebut menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan aksi massa secara berjenjang, dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, Polda Sumsel hingga aksi ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI
“ tepatnya hari Rabu 19 Februari 2025 kami akan memulai melakukan rally rally aksi” bebernya

Lanjutnya, rencana aksi Gempur tersebut akan memuat materi unjuk rasa dari penuntutan agar Kejati Sumsel dapat mengungkap kasus Tindak Pidana Korupsi di lingkungan BPBD TA 2023, hingga gugatan agar semua pihak terkait dapat ditangkap dan diadili, serta kami juga akan mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk segera memanggil Kepala BPBD, Anggota DPRD, hingga Bupati yang saat ini terpilih” tandas Hendri. (Tri Sutrisno)