BLT-DD TAHAP II TELAH CAIR DI DESA KARANG MEKAR SUKABUMI

Sukabumi Media Aliansi Indonesia KPK - Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap II Desa Karang Mekar, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi disalurkan pada Selasa (18/5/2021) di Aula Gedung Desa Karang Mekar.

BLT-DD pada tahap II telah didistribusikan kepada 96 orang KPM.
Kegiatan penyaluran BLT-DD tahap II tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Karang Mekar Syarip Hidayat, S.H., Camat Cimanggu Abdul Nafi, A.R, S.T.P, M.P. 'Kapospol 'Babinsa' dan Pendamping Desa.

BLT-DD tahap II ini, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dimana untuk BLT-DD yang sebelumnya hanya 3 bulan diperpanjang hingga 6 bulan. Tetapi, untuk besaran uang yang diterima oleh masing-masing KPM berkurang dari sebelumnya Rp 600.000 per bulan kini menjadi Rp 300.000 per bulan setiap KPM.

Kepala Desa Karang Mekar, Syarip Hidayat, S. H. menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bergerak serentak sehingga BLT-DD tahap II dapat disalurkan dengan lancar. Ia berharap dengan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana Desa tersebut dapat meringankan beban masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan tersebut berjalan dengan lancar dan kondusif, "paparnya".

Syarip Hidayat, S.H. pun berharap bantuan yang diterima bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pemerintah Desa Karang Mekar dan Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 tingkat Desa telah berupaya semaksimal mungkin untuk seluruh warganya, "Tandasnya".

Lebih lanjut, Syarip Hidayat, pada kesempatan tersebut juga menyampaikan himbauan kepada seluruh warga Desa untuk disiplin melaksanakan dan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat, terutama di situasi masa pandemi yang tak kunjung berhenti ini.

Ruswandi Ketua BPAN Lembaga Aliansi Indonesia DPC Sukabumi sangat mengapresiasi dengan terlaksananya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap II ini, perlu diketahui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini merupakan salah satu bentuk bantuan yang sangat membantu, terutama kepada korban terdampak Covid-19. "Ungkap Ruswandi kepada Media Aliansi Indonesia KPK"

Dengan itu, BPAN LAI DPC Sukabumi berharap agar pembagian BLT-DD tahap II tersebut dapat tersalurkan dengan baik, dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum seharusnya. Karena Lembaga Aliansi Indonesia senantiasa mencermati, menyikapi, dan mengawal kebijakan pemerintah pusat, maupun daerah. Yang sesuai Misi Aliansi Indonesia, yaitu apabila ditemukan adanya oknum/pejabat yang menyalahgunakan jabatan/wewenang, terutama berkaitan langsung dengan penggunaan dan pertanggungjawaban APBN maupun APBD, Aliansi Indonesia tidak segan-segan untuk mengingatkannya. Bahkan jika dipandang perlu, oknum pejabat tersebut dilaporkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, melalui Ketua Umum DPP Aliansi Indonesia.

(RW - WS)