Birokrasi masih berbelit-belit, Jokowi: Izin diganti rekomendasi, sama saja ruwet

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti kompleksitas birokrasi yang menghambat upaya pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia.

“Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada prosedur yang terlalu berorientasi pada proses,” ucap Joko Widodo dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 pada Senin (8/7/2024).

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus mengimplementasikan program-program dengan cepat dan strategis serta memanfaatkan peluang yang tersedia.

Presiden menegaskan bahwa fokus pemerintah adalah pada pencapaian yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat.

Meskipun telah dilakukan reformasi regulasi dan birokrasi, masih ada ketidakselarasan dalam regulasi yang mengakibatkan prosedur birokrasi yang rumit dan masalah perizinan di lapangan.

Advertisement

“Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi, sama saja ngurusnya ruwet. Hal seperti ini sekali lagi prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktik di lapangan. Hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita,” ungkapnya.

Jokowi menegaskan bahwa reformasi struktural yang telah dimulai harus terus dilanjutkan, termasuk sinkronisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mengorientasikan pada hasil yang nyata daripada sekadar prosedur.

WTP bukan prestasi

Selain itu, Jokowi juga mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara.