Advertisement

Beban Membuktikan itu Ada Pada yang Mengatakan "Ada"

NASIONAL
Kamis, 07 Mar 2024  13:40
Beban Membuktikan itu Ada Pada yang Mengatakan "Ada"
Foto: Demo memprotes Pemilu 2024.

Bagi yang terbiasa dengan diskusi atau debat ilmiah pasti tahu atau minimal pernah mendengar istilah "burden of proof", yaitu beban untuk membuktikan.

Kapan "burden of proof" itu berlaku? yaitu saat ada yang menyatakan atau berpendapat "ada" terhadap sesuatu hal sementara pihak lain menyatakan "tidak ada".

"Burden of proof" ini berlaku terhadap semua hal yang bisa atau perlu diperdebatkan secara ilmiah. Namun saran saya jangan berlakukan itu dalam debat agama, karena bisa-bisa banyak orang yang kelimpungan lalu "asah golok". Jadi, anggap saja agama bukan ranah ilmiah dan tidak perlu diperdebatkan secara ilmiah, cukup yakini saja apa yang cocok buat masing-masing. Lebih baik kita berlakukan kaidah "burden of proof" pada soal lain saja, pemilu (termasuk pilpres tentu saja) misalnya.

Baca juga: Hak Angket Dinilai Hanya "Drakor" di Atas Panggung Politik

Nah, soal "burden of proof" terkait pemilu itu sederhana. Pertama KPU sebagai penyelenggara pemilu harus membuktikan bahwa mereka telah bekerja sesuai aturan yang berlaku mulai dari penyusunan daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih tetap (DPT), verifikasi parpol peserta pemilu dan seterusnya hingga pemungutan suara, rekapitulasi suara dan penetapan hasil pemilu.

Ada lembaga yang mengawasi KPU yaitu Bawaslu, jika ditemukan ketidak sesuaian ataupun pelanggaran terhadap aturan yang ada Bawaslu akan membuat keputusan berupa rekomendasi (seperti perbaikan DPS, perbaikan DPT, pemungutan suara ulang/PSU, dan sebagainya), dan jika terdapat indikasi unsur pidana pemilu Bawaslu akan menindak lanjuti bersama Gakumdu (Penegak Hukum Terpadu). Di tahap ini "burden of proof" ada pada Bawaslu dan Gakumdu.

Di luar apa yang ditemukan oleh Bawaslu pada dasarnya dinyatakan tidak ada pelanggaran dan yang sejenisnya. Lalu bagaimana jika ada indikasi pelanggaran yang luput dari tindakan Bawaslu? Masyarakat, baik masyarakat umum maupun peserta pemilu punya hak untuk melaporkan ke Bawaslu. Nah, di sini "burden of proof" pindah ke pihak pelapor. Jika bisa membuktikan, tentu kewajiban Bawaslu untuk menindak lanjuti. Namun jika tidak bisa membuktikan tentunya tidak boleh ngamuk dan memaksakan kehendak. 

Kemudian jika tidak puas dengan kinerja KPU dan Bawaslu masyarakat masih bisa melaporkan ke DKPP terutama terkait masalah etik personel KPU maupun Bawaslu. Sekali lagi "burden of proof" ada pada si pelapor.

Baca juga: Sambutan Tertulis Puan: Pemilu Harus Siap Menang dan Kalah. Tanda Hak Angket Batal?

Berikutnya ya setelah KPU menyelesaikan rekapitulasi suara dan menetapkan hasil pemilu tanggal 20 Maret nanti. Jika tidak terima dengan hasilnya dengan disertai tuduhan kecurangan, masih ada satu jalan lagi yaitu menggugat melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Namun lagi dan lagi, "burden of proof" ada pada pihak penggugat. Sedangkan pihak tergugat tidak perlu membuktikan apapun, selain menyanggah dalil penggugat secukupnya.

Jadi sangat mudah difahami kenapa ada demo berjilid-jilid dan isu hak angket, karena mereka yang menuduh pemilu curang itu tidak akan pernah mampu memenuhi kaidah "burden of proof", tidak akan pernah bisa membuktikan tudingan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang signifikan mempengaruhi hasil pemilu.

1
2
Berikutnya
TAG:
aliansi
pemilu
pilpres
formasi indonesia satu
fis
Formasi Indonesia Satu
H Ridwan Mukti
Jaro Ade

Berita Terkait
1
2
3
4
5
6
7

H+5 Libur Lebaran, Polres Musi Rawas Tetap Siaga di Objek Wisata Padat Pengunjung

Sumsel   Senin, 15 Apr 2024  11:01

Kisah Pilu Kecelakaan Bus Rosalia Indah, Ayah-ibunya jadi Korban, Balita 1 Tahun jadi Yatim..

Daerah   Senin, 15 Apr 2024  07:57

Ditlantas Polda Sumsel Tunda Perjalanan 80 Kendaraan Angkutan Barang Sumbu Tiga Keatas

Sumsel   Senin, 15 Apr 2024  07:23

KSAL: Bentrokan Anggota TNI AL dan Brimob di Sorong Berakhir Damai

Hankam   Senin, 15 Apr 2024  06:50

DPAD Kota Tangerang Ramaikan Ramadan dengan Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling "Ngabuburead"..

Banten   Minggu, 14 Apr 2024  22:34

Wisata Kuliner di Kota tangerang yang wajib di coba

BANTEN   Minggu, 14 Apr 2024  21:12

H+4 Lebaran Warga Kota Tangerang datangi tempat perbelanjaan di kota Tangerang

BANTEN   Minggu, 14 Apr 2024  21:01

Terus Didalami Penyebab Bentrok Anggota TNI AL dan Brimob di Pelabuhan Sorong

HANKAM   Minggu, 14 Apr 2024  20:36

Warga Keramasan Sampai Sekarang Masih Menanti Janji Bedah Rumah, cerita sedih penuh harap nenek..

SUMSEL   Minggu, 14 Apr 2024  20:17

Parahnya Pungli Parkir di Masjid Raya Al-Jabbar, Bandung

JABAR   Minggu, 14 Apr 2024  18:02

Baru Terungkap, Suami Bunuh Istri dan Dikubur di Rumah Sejak 2018

HUKUM   Minggu, 14 Apr 2024  17:19

Aksi Tak Terpuji Penumpang Mobil Berpelat F Ini Dirujak Netizen hingga Dikecam Ridwan Kamil..

JABAR   Minggu, 14 Apr 2024  13:44

Korban Tewas Kecelakaan Bus Rosalia Indah Bertambah Jadi 8 Orang

DAERAH   Minggu, 14 Apr 2024  13:13

Dihujat Usai Lepas Jilbab, Zara Tetap Santai

GAYA HIDUP   Minggu, 14 Apr 2024  12:32

Antisipasi Resiko `Contraflow` Malam Hari, Polri Tambah Lampu Penerangan Pembatas

NASIONAL   Minggu, 14 Apr 2024  11:50

Aksi Heroik Polisi Selamatkan Bayi dalam Kecelakaan di Tol Cipali

NASIONAL   Sabtu, 13 Apr 2024  17:54

Puluhan Balon Udara Hiasi Langit Cerah Pekalongan

DAERAH   Sabtu, 13 Apr 2024  14:52

Pemudik Diminta Waspadai Potensi Hujan Lebat hingga Angin Kencang

NASIONAL   Sabtu, 13 Apr 2024  12:22

Menhub Desak Polri Razia Travel Ilegal

NASIONAL   Sabtu, 13 Apr 2024  06:35

Bus Tayo dan Si Benteng jadi pilihan liburan Lebaran keliling Kota Tangerang

BANTEN   Jumat, 12 Apr 2024  21:27

Sopir Bus Rosalia Indah yang Sebabkan Kecelakaan Maut, Ditahan

DAERAH   Jumat, 12 Apr 2024  21:13

Diduga dihina Saat Terjadi Lakalantas, Irda Mardalena Lapor Polisi

SUMSEL   Jumat, 12 Apr 2024  17:19

Menhub Cek Pergerakan Penumpang dan Pesawat pada Arus Balik di Bandara Soekarno-Hatta

BANTEN   Jumat, 12 Apr 2024  16:12

Mudik Lebaran 2024: 254 Peristiwa Kecelakaan dan 45 Korban Tewas

NASIONAL   Jumat, 12 Apr 2024  13:30

Pelantikan 186 Pejabat di Musi Rawas Menimbulkan Kontroversi

SUMSEL   Jumat, 12 Apr 2024  11:49
Selengkapnya
Bagikan Facebook
Bagikan X
Bagikan Whatsapp
Bagikan Telegram
Copy Link