Sorotan terhadap Proyek Rehabilitasi Kantor Camat Muara Belida
Muara Enim, Aliansinews"
Proyek rehabilitasi Kantor Camat Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, yang menelan anggaran sekitar Rp300 juta, mulai menjadi sorotan setelah penelusuran awal di lapangan mengungkap sejumlah indikasi kejanggalan.
Berdasarkan hasil pantauan pada Kamis aktivitas di lingkungan kantor camat terpantau minim, dengan hanya satu orang staf yang berjaga di bagian depan. Kondisi tersebut belum dapat dipastikan berkaitan langsung dengan proses rehabilitasi bangunan.
Tim kemudian melakukan peninjauan terhadap beberapa bagian bangunan yang telah direhabilitasi. Dari hasil pengamatan awal, ditemukan indikasi bahwa sejumlah pekerjaan diduga belum sepenuhnya memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan proyek.
Beberapa bagian bangunan terlihat tidak menunjukkan kualitas pekerjaan yang sebanding dengan nilai anggaran yang dikucurkan. Meski demikian, temuan ini masih bersifat awal dan memerlukan verifikasi lebih lanjut, termasuk melalui pemeriksaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa setiap pekerjaan konstruksi pemerintah seharusnya mengacu pada standar teknis yang jelas.
“Setiap item pekerjaan itu ada spesifikasinya. Jika ada perbedaan antara perencanaan dan hasil di lapangan, tentu perlu ditelusuri lebih lanjut,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh pengamat konstruksi yang menilai pentingnya audit teknis untuk memastikan kesesuaian pekerjaan.
“Transparansi dalam penggunaan anggaran publik sangat penting. Jika ada indikasi ketidaksesuaian, sebaiknya dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang agar semuanya menjadi jelas,” katanya.
Hingga siaran pers ini disampaikan, pihak Kecamatan Muara Belida maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh penjelasan yang komprehensif.
Sebagai bagian dari kontrol sosial, diharapkan pihak berwenang dapat segera melakukan peninjauan dan klarifikasi agar penggunaan anggaran publik dapat dipastikan berjalan secara transparan dan akuntabel( Dt)
