Kemenkum Bali Dorong Karya Lokal Naik Kelas, Perkuat Pelindungan Hak Cipta dan Ekonomi Kreatif*_

KARANGASEM – Kekayaan seni, budaya, dan kreativitas masyarakat Bali tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi yang perlu dilindungi dan dikembangkan. Untuk mendorong pemanfaatan potensi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menggelar kegiatan Penguatan Branding Wilayah melalui Kekayaan Intelektual bertajuk “Penguatan Promosi Wilayah Berbasis Hak Cipta: Optimalisasi Fasilitas Pencatatan Kekayaan Intelektual Rp0 untuk Pelindungan Karya Lokal” di Ramayana Candidasa Beach Resort, Karangasem, Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, I Gusti Putu Milawati, ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pelindungan hukum bagi para pencipta sekaligus mendorong karya-karya lokal memiliki daya saing dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Dalam arahannya, I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa pelindungan Kekayaan Intelektual merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan kreativitas masyarakat Bali di tengah perkembangan industri kreatif dan teknologi digital. Menurutnya, karya seni, musik, dan budaya yang lahir dari kreativitas masyarakat harus mendapatkan pengakuan serta pelindungan hukum agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara optimal oleh para pencipta. “Bali memiliki kekayaan seni dan budaya yang luar biasa. Jangan sampai karya-karya yang lahir dari kreativitas masyarakat kita justru dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa memberikan manfaat bagi penciptanya. Melalui fasilitas pencatatan Hak Cipta tarif Rp0 ini, kami ingin membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para seniman, musisi, dan pelaku kreatif untuk melindungi karya mereka. Harapannya, kekayaan intelektual tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap I Gusti Putu Milawati.

Lebih lanjut, Kakanwil mendorong pemerintah daerah, BRIDA, pemerintah desa dan desa adat, serta komunitas kreatif untuk mengambil peran aktif dalam mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi Kekayaan Intelektual di wilayah masing-masing. Beliau berharap kemudahan akses pencatatan Hak Cipta dapat membangun kesadaran masyarakat bahwa pelindungan karya merupakan langkah awal untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Melalui sinergi lintas sektor, karya-karya lokal diharapkan tidak hanya dikenal sebagai bagian dari kekayaan budaya Bali, tetapi juga mampu berkembang menjadi aset bernilai ekonomi yang memperkuat identitas dan daya saing daerah. “Kami ingin masyarakat semakin sadar bahwa setiap karya memiliki nilai dan hak yang harus dihormati. Jangan menunggu karya kita digunakan tanpa izin baru memikirkan pelindungannya. Mari manfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah agar kreativitas masyarakat Bali semakin terlindungi dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya,” pesannya.

Kegiatan yang diikuti oleh 100 peserta dari berbagai unsur pemerintah daerah, desa adat, paralegal, seniman, musisi, UMKM, dan komunitas kreatif ini menghadirkan narasumber dari BRIDA Provinsi Bali, Ira Damayanti, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Budhi Pratomo Mahardiko. Para narasumber mengupas strategi pelindungan karya lokal, pemanfaatan fasilitas pencatatan Hak Cipta tarif Rp0 untuk lagu dan musik melalui aplikasi POP-HC, hingga pengelolaan hak ekonomi dan royalti. Diskusi interaktif juga membahas pelindungan ekspresi budaya tradisional, penggunaan karya tanpa izin pada platform digital, serta tantangan Hak Cipta di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, kegiatan ini turut menghadirkan layanan Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) yang menyediakan konsultasi dan pendampingan teknis Kekayaan Intelektual.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Bali berharap semakin banyak pencipta, seniman, dan pelaku ekonomi kreatif yang memahami pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual serta memanfaatkan fasilitas pencatatan yang tersedia. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, membuka peluang pemanfaatan ekonomi melalui lisensi dan royalti, sekaligus mencegah penyalahgunaan karya lokal oleh pihak yang tidak berhak. Ke depan, Kanwil Kementerian Hukum Bali berkomitmen memperluas edukasi, memperkuat pendampingan, dan membangun kolaborasi berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan agar kekayaan seni dan budaya Bali tidak hanya lestari sebagai warisan identitas daerah, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.