Wakil Ketua KPK RI - Dr.Nurul Ghufron ; Mengingatkan Penjabat Dibabel, Jangan Sampai KPK Diundang Bukan Dengan Datang Sendiri
Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Dr.Nurul Ghufron Mengingatkan Kepada Kepala Daerah Maupun penyelenggara pemerintahan daerah provinsi kep.Bangka Belitung Agar tidak melakukan tidak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran pemerintahan.
"Jangan sampai KPK datang ke babel tidak diundang,karena kalau kami datang tidak diundang nanti risau keluarga nya koruptor,risau anak dan istrinya , " kata wakil Ketua (KPK) RI, Dr. Nurul Ghufron dalam sambutannya pada kegiatan rapat koordinasi Pemberantasan korupsi Terintegerasi dengan Pemda se-Provinsi Babel.
Rapat Koordinasi di gelar di Ruang Rapat Pasir Padi Lantai 3 Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Babel Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang,Selasa (08/03/2022).
Nurul Ghufron Menjelaskan, jenis-jenis Korupsi Yang harus dihindari oleh setiap Kepala Daerah,Aparat Penegak Hukum dan Penjabat Negara lainnya dalam Menjalankan pemerintahan yang baik dan menyelenggara layanan publik secara transparansi untuk masyarakat.
Selain itu ,Nurul Ghufron juga meminta agar fungsi pengawasan dari pihak aparat pengawas interen pemerintah (APIP) terus diperkuat sebagai fungsi kontrol.
"APIP adalah Pengerem yang akan mengingatkan potensi dan resiko korupsi,' anggaran pemerintahan yang dihimpun dari rakyat itu dikelola dan digunakan untuk kepentingan rakyat ,sehingga dapat terwujud Bangka Belitung Raya, Rakyat Sejahtera , ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wagub Babel Drs. H. Abdul Fattah,M.Si,Ketua DPRD Babel Herman Suhadi, Kapolda Babel Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya, SH, Kajati Babel Daru Tri Sadono,Kepala Staf Korem (Kasrem) 045/Garuda Jaya Kolonel inf Parluhutan Marpaung,S.I.P dan hadirin lainnya.
Wagub Babel dalam sambutannya mengatakan Bahwa Rapat kordinasi pemberantasan korupsi Tahun 2021 di Babel dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selalu diingatkan untuk mematuhi norma standar prosedur untuk pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang bertujuan memberikan pelayan terbaik untuk masyarakat.
Harapan Wakil Gubernur Babel Abdul fatah meminta KPK untuk terus Melakukan Pendampingan perbaikan tata kelola,dan meminta jajarannya untuk meningkatkan capaian sesuai evaluasi (KPK) RI.
Semoga dalam rakor ini ada pendorong apa yang harus disempurnakan lagi kedepan dalam menyikapi delapan area intervensi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dari KPK ini.
"Banyak aspek di lakukan dalam penyelanggaraan kegiatan pemerintahan mulai dari pengawasan baik dari internal maupun eksternal, hasil evaluasi (KPK) RI 2021 terlihat dengan interpensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Babel,'Ungkap Wagub.
Sementara Wakil Ketua (KPK) RI, Nurul Ghufron dalam sambutannya mengatakan bahwa ada 2 hal utuk mengawali dalam Rakor saat ini diantaranya demi Indonesia dan Babel yang makmur.
Arti Korupsi yaitu tersesat dijalan yang salah. Kepala Daerah mempunyai tujuan untuk mencapai rakyatnya makmur dan semua bisa berjalan apabila sesuai dengan tugas masing masing dan sesuai dengan tanggung jawab.
(KPK) RI, tidak menginginkan adanya OTT dengan prinsip jangan sampai ada yang tidak sesuai aturan dan KPK datang ke Babel dengan diundang bukan dengan datang sendiri,' TutupNya.
Editur : D.Sutrisna
