Status "Free Trade Zone" Harus Dipertahankan di Batam

Polemik status Batam terus bergulir. Setidaknya diskursus tentang entitas Batam berhembus ketika pemerintah pusat ingin membubarka Badan Pengusahaan (BP) Batam pada tahun 2016 lalu. Lembaga perpanjangan tangan pusat itu direncanakan akan dilebur ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam, karena dinilai tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam maupun nasional.

Setelah melalui proses panjang, muncul wacana pemerintah pusat ingin merubah struktur pimpinan BP Batam, dengan komposisi Walikota Batam Ex-officio (pimpin) kepala BP Batam, dan ditambah adanya agenda ingin merubah status Free Trade Zone (FTZ) Batam ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, memunculkan beragam pandangan di kalangan masyarakat Batam.

Lembaga Aliansi Indonesia Badan Pengawas Aset Negara (LAI BPAN) Kepri yang silaturahmi dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kepri Ir. Cahya, memunculkan pembahasan terkait ekonomi Batam dan status Pulau Batam yang membuat pengusaha gamang.

“Kami berharap aktivitas usaha di Batam terus maju dan kami melihat APINDO punya andil besar terkait ekonomi masyarakat Batam maupun Kepri,” ungkap ketua LAI BPAN Kepri, Awaluddin di depan Ketua APINDO Kepri yang menjamu tamunya di ruang meeting APINDO Kepri di Batam center.

Tanpa ragu Ketua APINDO Ir. Cahya mengutarakan bahwa persoalan yang dihadapi pengusaha banyak terkait perizinan dan status Pulau Batam yang kemungkinan bisa berubah. “Kami ini serba salah, tak ngasih (uang pelicin) susah dapat izin, ngasih bisa ditangkap. Nah kami ini serba salah,” ungkap Ir. Cahya di kantornya, Jumat 9 Agustus 2019.

Selain persoalan perizinan, menurut Cahya masalah status FTZ Batam juga menyita pikiran pengusaha. Sebab pemerintah pusat berencana merubah FTZ menjadi KEK Batam dan ini santer di isukan.

“Jujur, status Batam membuat pengusaha ragu berinvestasi di Batam. Apalagi pemerintah ingin merubah FTZ ke KEK akan membuat pengusaha di Batam kecewa,” terangnya.

Kata Ir. Cahya bahwa FTZ Batam sangat bagus, tinggal ditingkatkan lagi kualitasnya dan bukan merubahnya ke KEK, karena FTZ sudah ada sejak lama dan itu yang membuat pengusaha berinvestasi di Batam. ” Kalau FTZ tidak berlaku lagi di Batam, maka hilang keistimewaan Batam,” tegasnya.

Awaluddin pun sepakat dengan keinginan APINDO untuk tidak merubah FTZ ke KEK Batam, karena itu menjadi pembeda Batam dengan daerah lain dan juga mempermudah proses bisni di Batam. “Alhamdulillah kami mendapat informasi penting terkait Batam. Tentu ini kita perjuangkan sampai ke pusat agar FTZ Batam harus dipertahankan,” papar Awaluddin.