Soroti Bisnis BBM Ilegal eks Soloraya, Kusumo : Bagaikan Kisah Skandal, Antara Kesejahteraan Dengan Tantangan

SOLORAYA - BBM Bersubsidi jenis solar di sejumlah SPBU wilayah eks Soloraya bagaikan sebuah kisah skandal, hal ini antara kesejahteraan dan tantangan karena diduga jadi makanan empuk oleh sekelompok orang atau oknum yang terselubung untuk mengeruk keuntungan pribadi (mafia) bahkan tak bisa lepas berkaitan hingga menjamah SPBU di pelosok desa sekalipun.

Dalam aturan secara jelas bahwasanya sasaran pengguna BBM bersubsidi telah diatur melalui Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Data yang dihimpun tim investigasi media dilapangan melakukan penelusuran untuk mengetahui siapa saja yang bermain solar subsidi Pemerintah di Soloraya. Sumber dari berbagai informasi, mafia BBM Bersubsidi jenis solar mencuat inisial beberapa nama oknum pensuplay dana, big bos, hingga oknum-oknum pem back up dari sekutu SPBU hingga bandar BBM Solar diwilayah karesidenan Soloraya.

Beberapa waktu lalu terkait bisnis BBM Ilegal mencuat dibeberapa media, sorotan kencang menjamah dibeberapa lokasi  wilayah Sukoharjo, Klaten, Sragen, Wonogiri dan Karanganyar. Pendalaman banyak ditemui dibalik aksi para mafia BBM Ilegal tersebut, pengangsuan masih banyak merebak yang otomatis stock guna ditimbun dalam sebuah gudang yang kemudian solar subsidi tersebut dijual kembali dengan harga Solar Industri.

Dugaan adanya praktik penyalahgu­naan BBM bersubsidi jenis solar di beberapa SPBU sendiri beberapa kali dimonitor dan sapa secara langsung awak media dilokasi serta didokumentasi. Adanya kongkalikong antara pemain pertalite dan solar dengan pihak SPBU tidaklah serta merta ditela'ah oleh pihak media, namun dikemas dlm pengumpulan arsip data karena terkait hal itu bagian wewenang pihak APH maupun Pertamina. 

Hasil pantauan praktik tersebut terjadi tanpa mengenal prediksi jam waktu dalam aksinya, namun identik terbanyak pada malam hari. Adapun jenis armada yang digunakan untuk mengisi solar bersubsidi tersebut bervariasi, mulai dari pick up, mobil panther, hingga truk bok yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa.

Dugaan praktik tersebut berjalan lancar karena adanya kerjasama dengan oknum pegawai pom bensin tersebut bersama armada modifikasi yang digunakan untuk menggelapkan solar bersubsidi tersebut hingga berjalan lancar. Hampir setiap penuturan sopir mengaku sebagai pekerja suruhan, pemilik selaku pembeli BBM Bersubsidi yang ditampung dalam armada modifikasi tersebut menyebut beraneka ragam inisial Big Bos hingga dempernya, bahkan secara gamblang menyebut inisial oknum aparat. 

Dr Kusumo Putro SH, MH selaku Divisi Hukum Aliansi Indonesia dan pentolan LAPAAN RI yang tak lepas dari monitor soal merebaknya BBM ilegal angkat bicara, kerja spesifik ke beberapa tim lapangan untuk memperoleh informasi komprehensif terkait kondisi terkini penanganan kasus penimbunan BBM illegal.

Kusumo menyampaikan adanya penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar dan pertalite yang terjadi di tengah masyarakat. Terungkap, beberapa bisnis bahan bakar minyak (BBM) ilegal dilakukan dengan sejumlah modus. Salah satunya dengan menampung solar subsidi untuk dijual ke industri.

Menurutnya, maraknya dugaan penyalahgunaan solar subsidi tersebut terjadi di berbagai daerah. Untuk itu, Kusumo membentuk tim solid dalam pengumpulan data serta alat bukti yang bersinergi dengan berbagai instansi maupun intitusi secara senyap. 

"Topik pembahasan ini akan kita dalami dalam bentuk tim solid supaya permasalahan yang ada di Soloraya ini, yang juga berpeluang terjadi di tempat lain di seluruh Indonesia bisa tertangani dengan baik dan mereduksi kebocoran dan penyalahgunaan BBM itu secara sangat signifikan. Hal ini juga biar jadi perhatian baik dari Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala Migas, Direksi PT Pertamina (Persero) hingga Direksi PT Pertamina Patra Niaga; Hiswana Migas," ungkapnya Rabu (30/8). 

Lebih lanjut, Pengacara terkenal dari PERADI ini juga menyoroti pengawasan penyaluran BBM yang dilakukan BPH Migas yang dirasakan belum efektif. Nantinya, tim yang dibentuk juga akan ikut memperkuat dan membantu peran BPH Migas.

"Jika memang ada kebutuhan untuk penganggaran dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan itu juga sepenuhnya akan kami dukung. Tetapi memang kita perlu segera melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakkan hukum supaya kebocoran yang ada di lapangan ini bisa kita hentikan paling tidak bisa kita kurangi secara signifikan," katanya.

Pihaknya juga mendorong adanya reformasi struktur BPH Migas untuk memperkuat pengawasan pengelolaan migas sehingga tepat sasaran. Diharapkan BPH Migas membuat pola baru dalam pengawasan dan pihaknya mendapatkan rekomendasi khusus untuk melakukan pengawasan BBM yang bersubsidi. 

Lebih lanjut, Kusumo juga meminta BPH Migas mampu mengungkap perusahaan yang bermain maupun oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM subsidi solar maupun pertalite.

"Termasuk para penyalur Izin Niaga Umum (INU), harus tahu darimana sumber BBM juga penyalurannya. Jadi, kami berharap juga Dirjen Migas untuk mengungkap INU - INU yang melakukan BBM ilegal dan kalau ada temuan rekomendasikan untuk ditutup Izin Niaga Umumnya," pungkas Kusumo. (Awi/Tim)