Sekjen DPP: DPD LSM Gempita Palembang Terbaik Se-Indonesia

PALEMBANG-SUMSEL, aliansinews - Dalam  agenda menghadiri dan melaksanakan pengukuhan dan pelantikan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Muda Peduli Tanah Air Provinsi Sumatera Selatan (DPW LSM Gempita Sumsel) yang akan dilaksanakan Minggu (19/02/2023). 

Ketua Umum Dewan Perwakilan Pusat (Ketum DPP) Jakarta, T Rusdy melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen), Drs Aris Sucipto bersilaturahmi ke kantor Sekretariat DPD LSM Gempita Palembang di Jl.Kol H Burlian Kel Sukabangun Kec Sukarami Palembang, Sabtu (18/02/2023). 

Sekjen Drs Aris Sucipto dan rombongan disambut Ketua DPD LSM Gempita Palembang, Yenni Hafiza SE, didampingi Sekretaris Y Naruha, Bendahara Nirwana Spd (KSB). Dewan Pakar Elha Zudartila MSi, Ketua Bidang Perekonomian dan Perbankan Eddy, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Moan, Ketua Bidang Alam dan Lingkungan Adam Malik, Ketua Bidang Intelijen M Nasir Fitri beranggotakan M. Leket, M.Wahit dan Defi Ketua Bidang Desaign. 

Dalam kata sambutanya, Sekjen Drs Aris Sucipto mengatakan, dinilai aktif melaksanakan kegiatan sosial dan aktif melaporkannya ke DPP, "terus terang saja, dari 26 Provinsi LSM Gempita yang ada di Indonesia, DPD LSM Gempita kota Palembang yang terbaik", puji sang Sekjen bangga. 

Menanggapi tahun politik mendatang, Aris mengizinkan dan mempersilahkan para anggota DPD LSM Gempita Palembang untuk mencalonkan diri bila berminat. Namun, Aris berpesan, "bila sudah mencalonkan jangan memakai atribut Gempita, pakailah atribut partai", pintanya. 

"Kami DPP mendukung, karena itu hak dari semua anggota yang di Provinsi dan kita tidak boleh memandang rendah seseorang yang mencalonkan diri walaupun beda partai, harus kita hargai. Sebab, bisa jadi dia terpilih dan jadi, kita harus dewasa, sesuai dengan semboyan Gempita, "Satu Dalam Kebersamaan, Bersama Dalam Kesatuan “, yang tidak boleh itu di DPP walaupun Pilpres", kata  mantan Sekjen di salah satu partai besar di Indonesia ini. 

Didampingi Ucok dan staf kesekretariatan DPP Sandy SE, Aris berharap, "kepada DPD LSM Gempita Palembang dapat mengisi di setiap Kecamatan di kota Palembang", harapnya. 

Sebab, terbentuknya Gempita berfungsi sebagai sarana yang menjembatani latar belakang sosial, guna menghimpun dan menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki oleh Generasi Muda khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta menggalang persatuan dan kesatuan sehingga tercipta suatu kerjasama yang harmonis untuk dapat meningkatkan dan atau mewujudkan kesejahteraan rakyat, terang Aris. 

Ketua DPD LSM Gempita Palembang, Yenni Hafiza SE memberikan kesempatan kepada para pengurus dan anggota nya bertanya kepada Sekjen dalam sesi tanya jawab. 

Ketua Bidang Intelijen M Nasir Fitri bertanya, bagaimana cara menindaklanjuti adanya dugaan penyimpangan di dinas pemerintahan? Buat janji dan lakukan audensi berdasarkan tingkatannya, dukung program kerja nya dan bekerjasama serta rangkul pihak lain yang sejalan hingga terjalinnya kebersamaan.

Timbulnya dugaan lantaran kurangnya silaturahmi. Bila silaturahmi dan audensi gagal, tentunya ke jalur hukum, kita kan punya Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Namun, bila ke ranah Kepolisian, jangan LBH, gunakan jalur kekeluargaannya. Sebab, prinsip LSM dari kita, oleh kita, untuk kita dan masyarakat, saran Aris. 

Disinggung, saran Sekjen silaturahmi dan audensi hubungan LSM dengan pemerintah setempat. Bagaimana mengantisipasi kurangnya silaturahmi antar Gempita DPW dan DPD? "Setelah diketahui DPW yang bermasalah sebelumnya, Itu telah kita bekukan termasuk Korwil nya. Sebab, kita harus bersatu", tegas Aris. 

"Sekarang sudah terbentuk kembali dan Alhamdulillah.. Gubernur mau datang", ucap Aris bersyukur. Saat ini sudah bagus, tapi, jika terulang kembali ya..pastinya kita bekukan. Intinya komunikasi dan silaturahmi serta harus bersatu, terang Aris. Bila terulang lagi, surati untuk koordinasi ditembuskan ke DPP", saran Aris. 

Disoal adanya dugaan penyimpangan DPW sebelumnya? "Hal ini tentunya kita lakukan gelar kasus di DPP, makanya kita minta setiap kebijakan yang dilakukan DPW harus melibatkan DPD, bila ada unsur pidananya dan terpenuhi, pidanakan, bila perlu kita turunkan LBH DPP, demi kebaikan bersama", tegas Aris. 

Aris mengakui, "di DPP banyak anggota kita yang berprofesi di Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang masih aktif. Hal ini tidak menyalahi, tapi tidak semua suka", bebernya. 

"Terkait pengembangan Sumber Daya Manusia idealnya DPD, DPW sebatas administrasi saja", jelas pria kelahiran Cirebon ini.(yn).