Sambutan Tertulis Puan: Pemilu Harus Siap Menang dan Kalah. Tanda Hak Angket Batal?

Ketua DPR Puan Maharani menarik perhatian publik. Pasalnya, di tengah gencarnya partainya, PDIP mengusulkan hak angket dugaan kecurangan pemilu, Puan justru mengingatkan etika politik yang harus siap menang dan juga siap kalah ketika mengikuti kompetisi pemilu.

Hal itu disampaikan oleh Puan Maharani dalam pernyataannya yang dibacakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam sambutannya pada rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan VI Tahun 2023-2024 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Puan Maharani tak menghadiri sidang karena tengah melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen perempuan dunia atau Women Speakers' Summit 2024 di bawah naungan Inter-Parliamentary Union (IPU) yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia. 

"Pemilu sebagai kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik untuk siap kalah dan siap menang," ujar Puan.

Puan yang juga Ketua DPP PDIP mengingatkan penting setiap pihak, khususnya anggota DPR menjalankan tugas etis agar menciptakan pemilu bebas, jujur, dan adil.

"Sebagai prosedur demokrasi yang harus berada dalam budaya politik yang semakin maju, yang ditunjukkan dengan cara-cara berpolitik yang semakin beradab dan mencerdaskan kehidupan  rakyat," tandas Puan.

Lebih lanjut, Puan juga berharap anggota dewan yang maju kembali dalam pemilihan legislatif dapat kembali terpilih. Puan Maharani meminta agar anggota dewan yang kembali terpilih tetap menjalankan komitmennya untuk membangun bangsa dan negara melalui peran dan tanggung jawab di berbagai bidang.

"Setiap tahapan Pemilu 2024, membutuhkan komitmen semua pihak, penyelenggara pemilu, pemerintah dan partai politik, untuk menjalankan pemilu sesuai amanat konstitusi yaitu Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota DPR dari tiga fraksi menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 dalam interupsi pada rapat paripurna masa sidang IV tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (5/3/2024). Ketiga fraksi tersebut adalah PKS, PKB dan PDIP. Adapun Nasdem--pengusung dari pasangan nomoe urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar-- tidak ikut menggulirkan hak angket. 

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP DPR, Djarot Saiful Hidayat merespons soal keseriusan PDIP dalam pengajuan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Djarot mengaku tidak bisa memastikan sikap fraksi dan waktu mengajukan hak angket tersebut karena baginya, angket merupakan hak pribadi anggota di DPR.

"Jadi, kalau ini kan hak masing-masing pribadi anggota dewan, ya," kata Djarot di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).