Proyek SID di Brebes jadi Sorotan dan di Laporkan, Sejumlah Kades Mulai di Periksa Polda dan BPKP Provinsi

Camat Brebes Asif Fauzan memberikan keterangan kepada wartawan seputar pemeriksaan oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah terhadap sejumlah kepala desa di wilayah kerjanya. Foto: dok/istimewa

   
JAWA TENGAH - Pemeriksaan terkait kasus pengadaan komputer untuk program Sistem Informasi Desa (SID) oleh pihak berwenang terus bergulir. Terbukti, sejumlah kepala desa se-kecamatan Brebes menjalani pemeriksaan yang digelar oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah di Kantor Kecamatan Bulakamba, Rabu (27/10/2021) kemarin.

Adanya pemeriksaan kepala desa di wilayah Brebes itu dibenarkan oleh Camat Bulakamba Sugeng Basuki saat dihubungi melalui sambungan WhatsApp, Rabu siang. 

Sugeng menuturkan, untuk pemeriksaan kasus SID memang dilakukan di Kantor Kecamatan Bulakamba. Hanya saja untuk jadwal hari ini (Rabu siang) pemeriksaan khusus para  kepala desa se-Kecamatan Brebes. 

Dikatakan, pemeriksaan SID dari Polda Jateng dan BPKP. Hari ini jam 13.00 siang untuk kepala desa se-Kecamatan Brebes.

"Sedangkan untuk kepala desa di wilayah Kecamatan Bulakamba, dilakukan pada hari Jumat," terangnya.

Terkait tentang pemeriksaan pengadaan SID oleh desa pada tahun 2019 itu juga diakui oleh Camat Brebes Asif Fauzan saat ditemui di ruang kerjanya. 

Asif menjelaskan, pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh kepala desa di wilayah kerjanya. 

Asif mengemukakan, untuk surat pemanggilan sendiri,  dilayangkan langsung ke masing-masing kepala desa. Sesuai surat tersebut, undangan pemeriksaan dilaksanakan pada Rabu 27 Oktober 2021 pukul 13.00 siang  dengan mengambil tempat di kantor Kecamatan Bulakamba. 

"Memang benar, untuk  undangan pemeriksaan hari Rabu (27/10). Tapi undangan langsung disampaikan ke masing-masing kepala desa, kecuali kepala kelurahan," tegas Asif.

Sementara itu, informasi yang diterima dari salah satu kades yang enggan disebutkan mengatakan, terkait pemeriksaan kasus SID untuk kepala desa se-Kecamatan Ketanggungan akan digelar pada Rabu, 3 November 2021 mendatang.

Seperti diketahui, pengadaan SID pada tahun 2019 lalu menuai masalah dan mendapat sorotan. Pasalnya, proyek senilai Rp70 juta/paket/desa itu hingga kini belum selesai seratus persen. Hingga kini masih ada beberapa desa yang belum mendapatkan paket berisi perangkat elektronik tersebut. Padahal, pemerintah desa sudah menyetorkan pembayaran ke pihak Vendor. 

Tidak hanya itu, proyek SID yang awalnya akan digunakan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik (e-voting) di tahun 2019, batal dilakukan karena pendistribusian perangkat tersebut tidak sesuai dengan jadwal. 

Di samping itu, tidak maksimalnya pelatihan terhadap petugas IT desa, akibatnya perangkat tersebut masih tergeletak di kantor desa dan belum difungsikan.

(kas-awi)