Presiden Jokowi: Masyarakat Harus Ikut Awasi Dana Desa

Presiden Joko Widodo memberi perhatian serius soal penyelewengan dana desa. Presiden juga menyebut ada ratusan kepala desa di Indonesia yang ditangkap polisi karena perkara itu pada bulan Juli 2019 lalu.

Bahkan Presiden Jokowi mengajak Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) untuk turun ke desa-desa guna mengawasi penggunaan dana desa.

Namun di sisi lain Presiden menjelaskan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya, banyak juga penyaluran dana desa yang telah tepat sasaran. “Tapi dari survei yang kita lakukan, banyak yang tepat sasaran. Memang perlu diperbaiki,” katanya.

Presiden menjelaskan, dalam penyaluran dana desa, seharusnya masyarakat diajak memusyawarahkan hal tersebut. Keterlibatan masyarakat soal penyaluran dana desa dinilainya sangat penting.

“Seluruh masyarakat harus diajak bicara. Dana itu dipakai untuk apa, dimusyawarahkan dalam forum desa. Mau dipakai bangun irigasi dan jalan desa, silakan. Paling penting harus produktif,” tutur Presiden.

Guna meningkatkan efektivitas penyaluran dana desa, Jokowi mengimbau masyarakat ikut mengawasi proses penyaluran dana desa. Bukan hanya pemerintah yang bertugas dalam mengontrol dana desa.

“Mungkin pemerintah pusat, provinsi, daerah mengikuti begitu banyak desa, (tapi) kontrol dan pengawasan yang baik adalah dari masyarakat,” tegas Presiden Jokowi.

Sebagaimana diketahui Dana desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun. Di tahun 2016 menjadi Rp 46,9 triliun, kemudian Rp 60 triliun pada tahun 2017 dan 2018. Sedangkan pada tahun 2019, hingga bulan Juni Rp 41,83 Triliun yang telah disalurkan.