Pemerintah Mulai Rehabilitasi Rumah Rusak Akibat Gempa Lombok
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyampaikan bahwa Pemerintah memulai rehabilitasi rumah rusak pascagempa Lombok yang terjadi sejak 29 Juli 2018 lalu.
Hal tersebut diungkapkan Wapres saat mengunjungi para penyintas yang masih bertahan di pos penampungan di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, NTB, pada Selasa (21/8). Saat bertemu warga, JK mengajak mereka untuk membangun kembali.
Dalam pertemuan dengan warga, Wapres berpesan bahwa pembangunan rumah rusak sepenuhnya menjadi tanggung jawab warga penerima bantuan.
Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa Pemerintah akan memberikan bantuan dana untuk pembelian material bangunan dan Kementerian PUPR akan melakukan pendampingan cara pembangunan rumah.
Saat pertemuan tersebut, Wapres mengingatkan dana bantuan jangan digunakan untuk membeli kebutuhan lain seperti rokok, sepeda motor atau televisi, tetapi dimanfaatkan secara baik untuk membeli material bangunan, semen, seng, kayu atau paku. Ia juga menambahkan bahwa Ibu-ibu juga diharapkan untuk membantu proses pembangunan rumah, seperti mengangkat kayu.
Ketika bertatap muka dengan para penyintas, Wapres JK mengingatkan bahwa tidak ada gempa yang membunuh orang, tetapi bangunannya. Melalui rumah tahan gempa yang akan dibangun kembali, JK berharap agar tidak ada korban lagi karena nantinya mereka memiliki rumah tahan gempa.
“Kita mau membangun rumah yang baik, rumah yang tahan gempa,” ujar Wapres sebagaimana dikutip dalam rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (21/8).
Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa yang harus dilakukan pembangunan rumah tahan gempa, minimum 9 SR, di sini kemarin 7 SR.
Menurut Wapres, pembangunan satu rumah memakan waktu penyelesaian dengan target 1 bulan, sedangkan target pembangunan seluruh rumah rusak dalam 6 bulan. “Pemerintah memberikan bantuan warga untuk rumah kategori rusak berat sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta,” ujar Wapres.
Pembangunan Rumah Tahan Gempa
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya telah melatih warga untuk cara pembangunan rumah tahan gempa. Pelatihan tersebut, menurut Menteri PUPR, membutuhkan waktu 1-2 hari.
“Kementerian PUPR melibatkan para mahasiswa dari perguruan tinggi dan TNI untuk mengawasi pembangunan rumah. Secara bersamaan Kementerian PUPR juga memperbaiki infrastruktur, pembangunan pasar dan sekolah,” ujar Menteri PUPR seraya menegaskan bahwa pembangunan rumah dimulai hari ini.
Sejumlah 43 sekolah dari 500 lebih sekolah rusak, tambah Menteri PUPR, sudah mulai pembangunan, sedangkan Kementerian Pendidikan telah mendirikan tenda-tenda darurat untuk kegiatan belajar mengajar.
Sementara itu, menanggapi penanganan darurat pascagempa, JK menyampaikan bahwa cara penanganan pemerintah sama dengan cara penanganan bencana nasional. Saat bencana Aceh, lanjut Wapres, pemerintah pusat belum mampu dalam penanganan sehingga membutuhkan dukungan internasional.
Namun saat ini, Wapres menegaskan bahwa Pemerintah mampu untuk melakukan penanganan dan telah mengerahkan sumber daya kementerian/lembaga seperti Kementerian PUPR, Kesehatan, Sosial, Pendidikan dan BNPB.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan telah mendistribusikan bantuan dana rumah kepada 5.000 keluarga dari 100.000 rumah terdampak. “Hingga kini Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Lombok NTB 2018 mencatat total rumah rusak mencapai 73.843 unit,” ujar Kepala BNPB.
Wapres JK mengakhiri kunjungan dengan melakukan rapat tertutup yang dihadiri oleh Menteri PUPR, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, Kepala BNPB, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Jawa Timur, Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana Gempa Lombok, dan perwakilan organisasi perangkat daerah Provinsi NTB. (Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB/ES/EN)
