Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Bupati Indramayu Lucky Hakim Bisa Diberhentikan

Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Bupati Indramayu Lucky Hakim Bisa Diberhentikan
Foto: Bupati Indramayu Lucky Hakim.
DAERAH
Senin, 07 Apr 2025  15:41

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan Bupati Indramayu Lucky Hakim bisa diberhentikan sementara (skors) selama 3 bulan lantaran pergi ke luar negeri tanpa izin dari menteri dalam negeri dan tanpa sepengetahuan Gubernur Jabar.

Hal ini ia sampaikan dalam video unggahan pribadinya di akun Instagram, Senin (7/4/2025).

"Kalau melanggar, ada sanksi berat yang menanti, yakni diberhentikan selama tiga bulan dan setelah itu nanti akan menjabat lagi. Sanksi itu merupakan ketentuan yang berlaku," ucap Dedi Mulyadi.

Ia mengajak kepada seluruh kepala daerah, khususnya di Jabar untuk menjaga dan taat akan ketentuan yang berlaku.

"Yuk bersama saling menjaga," ujar Dedi Mulyadi.

Mantan bupati Purwakarta ini mengaku telah berkomunikasi dengan Lucky Hakim.

Ia pun mengaku bupati Indramayu ini telah meminta maaf.

"Kalau komunikasi, Pak Lucky Hakim sudah semalam dan dia sampaikan minta maaf karena tidak mengajukan izin terlebih dahulu. Pergi ke Jepang itu dilakukan karena memenuhi keinginan anak. Ya mereka punya hak ke luar negeri, tetapi ada aturannya," ucap Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengungkap, memang betul Bupati Indramayu Lucky Hakim yang berlibur ke Jepang menggunakan uang pribadi.

Namun, ia menyebut ada aturan untuk seorang pemimpin daerah, seperti Lucky Hakim yang ingin pelesiran ke keluar negeri.

"Perjalanan Lucky Hakim ke Jepang itu betul dengan uang pribadi dan hak pribadi. Setiap orang boleh berlibur di hari libur Lebaran dan cuti Lebaran, tetapi ada aturannya," ucap Dedi Mulyadi di laman Instagram pribadinya.

TAG:
#lucky hakim
#dedi mulyadi
#indramayu
#jabar
Berita Terkait
Dedi Mulyadi: Berseragam Atau Tidak, Preman Tetaplah Preman
Dedi Mulyadi: Berseragam Atau Tidak, Preman Tetaplah Preman
Dedi Mulyadi: Berseragam Atau Tidak, Preman Tetaplah Preman
Dedi Mulyadi: Berseragam Atau Tidak, Preman Tetaplah Preman
Rekomendasi
1
2
3
4
5
6
7
UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 Harus Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Saat Ini
Polres Bogor Hadirkan 41 Perusahaan dalam Job Fair POLIRAN 2026, Buka Peluang Kerja bagi 1.800 Pencari Kerja
Densus 88 AT Polri dan Dinas Pendidikan Sumsel Bergerak Nyata Jaga Generasi Muda dari Paham IRET
Korban Kasus IPAL Rp7 Miliar Desak Hakim Tahan Tuti Apriyani, Mengapa Belum Ditahan?
Penyelesaian perselisihan pekerja dan PT Changhe Luhai Internasional difasilitasi Disnakertrans OKI
Indeks Berita