Lembaga Aliansi indonesia(BPAN) perintahkan DPD AI Sumsel kawal serta pertanyakan Terus Perkembangan perkara kasus Korupsi Program Serasi yang sudah Menetapkan 3 Tersangka... Apakah masih ada Tersangka lainnya???
Sumsel, Aliansinews-
Lembaga Aliansi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan menyoroti soal kinerja Kejaksaan Tinggi(Kejati). Sumsel. Pasalnya, sejauh ini penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kasus Serasi 2019 dinilai sangat minim.
Ketua DPD Aliansi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, Syamsudin Djoesman. Selasa (17/10/2023) mengungkapkan, penanganan Kasus Tipikor pada Program Serasi 2019 yang merugikan negara ratusan milyar sampai saat ini minim bahkan nyaris tidak ada berkelanjutan. Setelah Vonis 3 Terdakwa.
“Karena itu, kinerja Kejati perlu dipertanyakan. Sejauh ini, Kejati Sumsel terkesan mati suri dengan tidak adanya penanganan kasus serasi 2019, yang merugikan uang negara miliaran rupiah, tersebut"jelasnya.
Lebih lanjut Syamsudin bakal mendorong Kejati Sumsel agar dapat lebih berani dalam melakukan penanganan Tipikor Pada Kasus Serasi 2019,
"Kalau perlu dalam waktu dekat ini kami bakal melakukan aksi untuk mempertanyakan kinerja Kejati dalam pengungkapan Kasus Serasi,
terkait pemeriksaan UPKK serta Gapoktan serta keterlibatan oknum di Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan terkait Pengadaan Alsintan pertanian pada Program Serasi 2019, serta Pemeriksaan mantan Bupati Banyuasin. Sampai saat ini belum menemukan titik terang," cetusnya.
Tak hanya itu, sambung Syamsudin juga menuntut agar Kejati Sumsel dapat Transparan dalam kasus yang tengah digarap agar masyarakat dapat mengetahui seperti apa kinerja Kejati.
“Kami minta agar Kejati lebih terbuka agar kami mengetahui seperti apa kinerja Kejati,” dalam penyelidikan kasus serasi yang sampai saat ratusan miliar kerugian negara akibat Program Serasi 2019 belum ada kejelasan dari pengungkapan kasus tersebut," tambahnya.
“Ya, jangan sampai stigma masyarakat terhadap unsur penegak hukum tingkat kepercayaannya terus menurun. Bagaimana nantinya kalau seluruh unsur penegak hukum sudah tidak ada kepercayaan dari masyarakat.
Maka sekali lagi, kami meminta keterbukaan informasi terkait kinerja Kejati Sumsel dalam pengungkapan Kasus Serasi 2019, baik pihak_pihak yang sebelumnya sudah jadi tersangka serta Pemeriksaan UPKK serta Gapoktan penerima Program Serasi di Kabupaten Banyuasin dan kabupaten lain penerima program serasi” tegasnya.
Sementara itu, saat AliansiNews.id, berupaya konfirmasi terkait penanganan Kasus serasi 2019, Pihak Kejati Sumsel belum dapat memberikan keterangan. (Tri Sutrisno)
