HUT Bhayangkara ke-77, Aliansi Indonesia Apresiasi Kemudahan Layanan Aduan Masyarakat Terkait Pelanggaran Personel Polri
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus berupaya berbenah diri yang bukan hanya merupakan kebutuhan internal Polri sendiri namun juga kebutuhan masyarakat luas di mana Polri merupakan institusi institusi negara yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai penegak hukum serta penjaga kamtibmas, sehingga masyarakat sangat berharap Polri benar-benar bisa diandalkan dan bisa dipercaya.
Namun upaya Polri maupun harapan masyarakat tersebut kerap terganjal dengan berbagai masalah pelanggaran oleh oknum-oknum Polri sendiri yang kerap disebut dengan istilah “polisi nakal”, mulai dari lambannya penanganan laporan dari masyarakat, penegakan hukum yang “tajam ke bawah, tumpul ke atas”, pungli, gaya hidup mewah, terlibat dalam aktifitas atau bisnis ilegal hingga pelanggaran-pelanggaran lainnya.
Masyarakat meskipun mengetahui hal tersebut namun kerap enggan melapor di antaranya karena citra “repot berurusan dengan polisi” masih melekat di samping belum banyak masyarakat yang tahu bagaimana melaporkan “polisi nakal” yang cepat dan mudah.
Untuk itu Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) menyampaikan apresiasi terhadap Polri khususnya Div Propam Polri yang terus berinovasi dalam memudahkan pelaporan masyarakat tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Ketua LAI DPD Provinsi Jawa Tengah, Yoyok Sakiran, bertepatan dengan HUT Bhayangkara yang ke-77 tanggal 1 Juli kemarin.
Salah satu komitmen Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk terus meningkatkan profesionalitas anggotanya dilakukan dengan pengawasan yang ketat.
Dalam struktur resmi kelembagaan Polri, unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang bertanggung jawab terhadap tugas penting ini adalah Divisi Profesi dan Pengamanan (Divisi Propam).
Sebagai ujung tombak dalam pengawasan etik dan disiplin personel Polri, Divisi Propam tentulah menjadi etalase dalam membentuk budaya profesional Polri.
Fungsi untuk membina serta mengadakan pertanggungjawaban dan pengamanan internal menjadi amanat yang penuh tantangan bagi Divisi Propam untuk menjaga marwah Polri.
Berkaitan hal tersebut Sie Propam Polresta Pati selalu berkomitmen untuk meningkatkan layanan pengaduan masyarakat terhadap anggota polri terutama personil Polresta Pati.
Selain mendatangi langsung kantor polisi, mengirimkan surat, kini layanan aduan Divisi Propam juga telah banyak berinovasi dengan pemanfaatan teknologi digital.
Bahkan, Polri kini telah membuat akses layanan Pengaduan Masyarakat (Dumas) dalam kanal digital secara lebih terintegrasi. Layanan pengaduan terintegrasi ini dapat diakses melalui aplikasi digital ”Presisi” yang di dalamnya memuat fitur Dumas Presisi.
Dumas Presisi ini merupakan kanal daring pengaduan masyarakat atas perilaku dan tindakan anggota Polri yang melakukan pelanggaran terkait manajerial, disiplin dan kode etik serta penyelidikan dan penyidikan.
Termasuk dengan memanfaatkan layanan komunikasi Whatsapp Pelayanan Aduan (Yanduan) Divisi Propam. Pemanfaatan Whatsapp Yanduan yang dapat diakses hanya dengan nomor 0812-1010-6700 ini diharapkan lebih memudahkan dan populer di banyak kalangan masyarakat sehingga pemanfaatannya lebih efektif.
Khusus untuk Jawa Tengah (Jateng), Bidpropam Polda Jateng menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti serta mensosialisasikan inovasi Div Propam Polri tersebut di wilayah hukum Polda Jateng.
Begitupun dengan masyarakat yang memilih datang langsung ke sentra pelayanan Propam, Bidpropam Jateng akan melayani sebaik mungkin serta memudahkan prosesnya.
Langkah itu diharapkan diikuti oleh seluruh Si Propam di Polres-Polres yang berada di wilayah hukum Polda Jateng, sehingga keberadaan “polisi nakal” yang kerap mencoreng institusi Polri, khususnya di Jateng, dapat diproses dengan mudah dan cepat, sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera serta mempersempit ruang gerak “polisi nakal” di wilayah hukum Polda Jateng.
(red)
