Geger, Mesjid Agung Nurul Ikhlas Kota Cilegon Kena TUSBUNG PLN Gegara Pengurus Tak bisa bayar Tagihan Listrik

AliansiNews.ID-Kota Cilegon, Pemutusan listrik di Masjid Agung Nurul Ikhlas Cilegon menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak menilai PLN bertindak gegabah memutus aliran listrik ke tempat ibadah, sementara warga lainnya berpendapat bahwa tanggung jawab utama ada pada pengurus masjid.

Salah satu warga Cilegon, Haji Khaerul, secara tegas meminta agar warga Cilegon lain tidak menyalahkan PLN atas kondisi ini.

Menurutnya, pengelolaan keuangan masjid harus dilakukan secara profesional agar tidak bergantung pada belas kasihan pihak lain.

“Kalau pengurus gak mampu, mundur aja. Jangan bikin malu umat, jangan salahin PLN,” ujar Irul, pada awak media Rabu (29/1/2025).

Sekretaris DKM Masjid Agung, Agus Rahmat, mengungkapkan bahwa persoalan ini telah terjadi sejak pandemi COVID-19 melanda pada akhir 2019. Menurunnya jumlah jamaah dan aktivitas keagamaan berimbas besar pada pemasukan masjid.

Jujur, sejak pandemi kami hampir tidak memiliki pemasukan sama sekali. Kegiatan dilarang, jamaah berkurang, pemasukan dari kotak amal dalam satu minggu hanya sekitar Rp 1,2 juta pada waktu itu, sementara pengeluaran tetap harus berjalan di kisaran Rp 43 juta sampai Rp 50 juta per bulan,” kata Agus Rahmat.

Demi menjaga operasional masjid tetap berjalan, Agus dan bendahara masjid bahkan rela merogoh kocek pribadi untuk menalangi berbagai kebutuhan. Upaya ini terus berlangsung hingga tahun 2022, dengan jumlah talangan mencapai ratusan juta rupiah.

Bendahara sampai harus nalangin lebih dari Rp 200 juta, saya sendiri sekitar Rp 100 juta. Ini semua agar masjid tetap bisa berfungsi dengan baik,” jelasnya.

Pada tahun 2023 ketika Covid-19 sudah usai, kondisi keuangan membaik. Namun, di tahun 2024, kondisi keuangan semakin memburuk saja. Menurut Agus, kas masjid sudah tidak sehat, bahkan besar pasak daripada tiang.

“Kami sudah berusaha mencari solusi dengan meminta bantuan pemerintah daerah. Pada saat itu, bantuan dari BJB datang dalam bentuk barang seperti AC, kipas angin, dan lampu gantung senilai Rp90 juta, tetapi tidak bisa digunakan untuk operasional masjid,” pungkasnya.

Keuangan DKM Masjid Agung Nurul Ikhlas per September 2024 juga menunjukkan defisit yang cukup signifikan. Berdasarkan data keuangan, pemasukan dari berbagai sumber, termasuk tromol Jumat, penitipan barang, parkir, dan sewa tanah wakaf, hanya mencapai Rp 18,3 juta per bulan.

“Sewa gedung dari Islamic Center menambah pemasukan sekitar Rp 22,4 juta ke kas Yayasan, tetapi pengeluaran jauh lebih besar. Honor pegawai, rekening listrik, perawatan, dan angsuran utang menyebabkan total pengeluaran mencapai Rp 29 juta lebih. Ditambah pengeluaran untuk Islamic Center, perawatan, listrik. Intinya, per 30 September terjadi defisit sekitar Rp 3,6 juta per bulan,” terang Agus.

Untuk menutup kekurangan ini, pengurus masjid kembali harus mencari dana talangan. Bahkan, sebagian utang yayasan masih harus dicicil sekitar sebesar Rp 2,4 juta setiap bulan.

Sementara itu, beberapa pengurus masjid tidak setuju dengan pendekatan Agus dan Bendahara ke Pemkot Cilegon untuk meminta bantuan melalui program CSR.

Meski demikian, Agus Rahmat dan bendahara masjid menilai langkah ini sebagai solusi terbaik untuk mengatasi krisis keuangan.

“Kami sudah mengajukan permohonan bantuan ke Pemkot dan mereka menyambut baik. Mereka welcome. Sayangnya, ada beberapa pengurus yang tidak sependapat, dan saya tidak bisa sebutkan namanya. Sehingga kami masih harus terus menalangi biaya-biaya,” ungkapnya.

Agus Rahmat juga berharap, ke depan ada kepedulian lebih dari masyarakat dan jamaah untuk membantu operasional masjid.

Baginya, masalah keuangan masjid bukan sekadar soal tagihan listrik, tetapi juga menyangkut berbagai aspek lain seperti perawatan bangunan, gaji pegawai, hingga perbaikan fasilitas.

“Masalah ini tidak sesederhana pemutusan listrik. Masjid butuh dana besar untuk operasional dan perawatan yang totalnya hingga Milyaran Rupiah, yang seharusnya menjadi kepedulian bersama. Data keuangan, laporan keuangan bisa dipertanggungjawabkan, kami terbiasa dengan data rapih, nah kemarin itu terus terang kami tidak mungkin akan melakukan seperti ini terus, nalangin terus. Semoga ke depan lebih banyak pihak yang bisa membantu,” terangnya.

Saat ini tagihan listrik Masjid Agung Nurul Ikhlas telah dibayarkan oleh Walikota terpilih Robinsar sebesar Rp 3,3 juta.

Sementara itu Dedy Arisandi Tokoh KAHMI Kota Cilegon menyayangkan tindakan PLN, terutama karena informasi yang beredar menyebutkan bahwa tunggakan listrik hanya sekitar Rp3 jutaan.

“Masjid Agung adalah simbol kebanggaan dan pusat ibadah masyarakat Cilegon. Seharusnya ada pendekatan yang lebih humanis dari PLN, bukan langsung melakukan penyegelan. Saya kira Kepala Cabang PLN harus lebih bijak dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan umat,” imbuhnya 

Di sisi lain, Dedy Arisandi juga menekankan bahwa kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi bagi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Nurul Ikhlas Cilegon.Menurutnya mereka(pengurus-red) lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban seperti pembayaran listrik agar tidak terjadi hal seperti ini.

"Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan DKM agar lebih profesional ke depan", ujarnya.

Dirinya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Walikota Cilegon terpilih Robinsar yang langsung turun tangan menyelesaikan masalah ini dengan membayar tunggakan listrik Masjid Agung.

Sementara itu polemik pemutusan listrik Mesjid Agung dikota Cilegon oleh PLN membuat Majelis Ulama Indonesia Kota Cilegon mengambil sikap dengan menyurati secara resmi PLN.

"MUI sudah mengirim surat PLN untuk klarifikasi, PLN seharusnya bijak tidak melakukan tindakan gegabah, Mesjid Agung Cilegon sebagai simbol umat tidak seharusnya melakukan itu, harus dibicarakan terlebih dahulu",oleh Sekretaris MUI Kota Cilegon, Sutisna Abas.(ARM/ROS)