Aktivis Desak Pembongkaran Toko Indomaret Tak Berizin di Jalan HA. Bastari Depan Rumah Sakit Bunda Jakabaring

Sumsel. AliansiNews.id. 

Dewan Pimpinan Daerah, Badan Penelitian Aset Negara, Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Sumsel, mendesak Dinas Tata Ruang (Distaru) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuasin untuk segera membongkar bangunan toko modern Indomaret yang diduga tidak memiliki izin resmi di kawasan Jalan Gubernur H.A. Bastari Jakabaring Desa Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan, tepatnya di depan RS Bunda.

Dewan Pimpinan Daerah, Badan Penelitian Aset Negara, Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Sumsel, Syamsudin Djoesman mengatakan, 
Kasus ini bukan sekadar masalah administrasi. Menurutnya, jika benar Indomaret bisa beroperasi tanpa izin, maka hal ini menunjukkan adanya pembiaran yang di lakukan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kabupaten Banyuasin, Dr. Drs. H. Ali Sadikin. M.Si, merugikan pendapatan daerah sekaligus mencederai asas keadilan usaha, Ujarnya. Jumat (10/10/2025) 

Menurut Syamsudin, Perpres No. 112/2007 maupun Permendag No. 53/2008 sudah mengantisipasi sedemikian rupa, sehingga minimarket yang didorong untuk berkembang adalah minimarket independen, minimarket operator mandiri dan minimarket waralaba yang dimiliki oleh penduduk setempat. “Dengan demikian Pemda wajib memprioritaskan pemberian izin minimarket kepada penduduk setempat,” jelasnya

“Pihaknya menduga, telah terjadi permainan kotor antara pengusaha dan Oknum Pejabat Pemerintah Kabupaten Banyuasin, sehingga aturan bisa dilanggar dengan mudah. Pemkab Banyuasin seharusnya tegas menutup usaha ilegal, bukan malah membiarkan. Jika hal ini terus dibiarkan, kami akan mendorong aparat penegak hukum mengusut dugaan penyalahgunaan kewenangan yang bisa mengarah pada praktik korupsi terselubung,” ungkap nya

Lebih lanjut ia mengingatkan, bahwa pembukaan gerai Indomaret tidak bisa dilakukan sembarangan. Syarat utamanya adalah berbadan hukum PT atau CV serta melengkapi perizinan wajib, mulai dari IMB/PBG, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, hingga Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

“IMB atau PBG adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Jika belum ada, maka gerai tersebut jelas ilegal. Publik patut curiga, mengapa bisa tetap beroperasi padahal izinnya belum lengkap?” terangnya

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan kecurigaanpun semakin terbukti, setelah Ketua DPMPTSP Banyuasin, Ali Sodikin, mengakui bahwa gerai Indomaret di depan RS Bunda memang belum mengantongi izin resmi.

“Permohonan memang sudah ada, tapi nomor register belum keluar dan belum bisa keluar,” kata Ali.

Lanjutnya Pemkab Banyuasin tidak boleh tebang pilih dalam menegakkan aturan. UMKM kerap ditindak tegas jika izin telat, namun perusahaan besar seperti Indomaret justru dibiarkan.

“Kalau UMKM bisa langsung disegel hanya karena telat izin, kenapa Indomaret yang jelas-jelas ilegal masih dibiarkan? Ini preseden buruk dan bisa menguatkan dugaan adanya praktik penyalahgunaan kewenangan di Banyuasin,” jelasnya

Ini bukan pelanggaran ringan. Jika dibiarkan, akan menjadi preseden buruk dalam penegakan aturan tata kota,” ujar Syamsudin dengan nada tegas

Syamsudin Djoesman mengungkapkan bahwa, pihaknya akan segera melayangkan surat resmi  kepada PT Indomarco, Distaru, Satpol PP Kabupaten Banyuasin, dan Dinas Perdagangan. Untuk segera menyegel serta membongkar indo maret tersebut, terlebih Ini tugas Satpol PP sebagai penegak perda,” ungkapnya.

Pihaknya, juga menekankan pentingnya ketegasan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menindak pelanggaran perizinan demi menjaga keteraturan tata ruang dan mencegah tumbuhnya kesan bahwa aturan dapat diabaikan oleh pihak-pihak tertentu, tandasnya

Wartawan media online ini berupaya mengkonfirmasi  AS, melalui pesan singkat di WhatsApp, sayangnya, konfirmasi tersebut hingga beri ini diunggah tidak merespon. (Tri sutrisno)