Diduga Oknum ASN dan BPD, Tak Netral Di Pilkades Madang, Musi Rawas
MUSI RAWAS, Sumsel, Aliansinews -- Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Musirawas sudah semakin dekat dan para calon kades selalu berusaha merebut hati masyarakat desa masing masing, termasuk famili, kerabat dekat, teman serta para pendukung.
Hal itu merupakan suatu kewajaran dalam Pilkades. Namun sangat disayangkan apa bila ada oknum perangkat desa ataupun yang ada hubungannya terhadap pemerintah daerah Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan ikut campur tangan dalam mendukung salah satu calon kandidat kepala desa.
Seperti yang terjadi di Desa Madang, Kecamatan Sumber Harta, adanya dugaan oknum Pjs Kades memposting foto salah satu calon dan Sekretaris BPD telah memposting/Uploud berita online salah satu calon kades di desa tersebut,PJ Kades Madang, Siti Aida, melalui akun FB atas nama Siti Aida diduga memposting foto calon Kades inisial M, dengan kata kata ‘Siap bertanding calon pilkades bersama empat kandidat di desa Madang.
Hal ini buat ramai di media online baik di fb ataupun di dunia pemberitaan melalui media media online
Terpisah saat konfirmasi kapada salah satu Oknum BPD di desa madang, Senin (20/2/3/23) melalui telpon whatsap yang diduga tidak netral di dalam Pilkades.
Saat awal media menelpon diangkatlah oleh seorang perempuan, kemudian langsung diberikan pada seorang lelaki yang mengaku dirinya bernama Abeng sebagai BPD. Ia menjelaskan bahwa benar adanya upload Foto salah calon kades dan menurutnya itu informasi sudah lama kemudian itu juga di Facebook konsumsi pribadi.
Dikatakan, "Maaf pak saya Upload itu kan pribadi dan ke teman-teman yang ada di desa Madang pak, bukan ke publik, kok bapak bisa tahu?"
Lanjutnya, "Saya tidak mau kalau bapak di Peralat oleh orang untuk menjatuhkan paslon, jadi bapak harus tahu pak."
Kemudian selang agak lama ngobrol awak media menanyakan status dirinya dan nama aslinya. Dia mengelak dengan dalih masyarakat biasa padahal sebelumnya dirinya mengaku sebabagi BPD di desa Madang.
Lebih lanjut dirinya juga mengatakan bahwa urusan tersebut sudah sejak lama dan benar mengatakan mengupload foto-foto dan beserta dukungan di Facebook.
Terpisah saat konfirmasi Pjs Kades Desa madang Siti Aida melalui Telepon namun no teleponnya tidak bisa di hubungi hingga berita ditayangkan.
Untuk diketahui, dalam aturan disebutkan secara jelas tentang netralitas ASN, Kades sampai dengan perangkat desa di antaranya pada Pasal 280 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa “Pelaksana dan/atau tim Kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil Negara, kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa."
Dalam Undang-undang Pemilu tersebut kata Kades atau sebutan lainnya di sebut beberapa kali, hal itu menunjukkan bahwa Undang-Undang ini serius me-warning bahwa mereka yang tersebut diatas harus benar-benar netral dalam pemilu, meskipun proses keterpilihan mereka juga melalui proses politik non partai.
Selain hal tersebut dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilihan Umum, Pentingnya netralitas ASN ini juga dibahas dalam Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Didalamnya menerangkan asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, kode perilaku ASN maupun kewajiban dan larangan PNS.
Sehingga ketentuan terkait netralitas ASN bukan hanya di undang-undang Pemilu saja tetapi juga di atur dalam undang-undang ASN dan aturan disiplin kepegawaian.
Yang juga harus digaris bawahi ancaman pidana terhadap pelanggaran netralitas khususnya kepala desa atau sebutan lainnya, seperti terdapat dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukankan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.(Andika Saputra)
