Bankeu di Kabupaten Sragen Tuai Sorotan, Sebanyak 678 Titik di Gelontor Bantuan Ternyata Baru 11% Terserap
SRAGEN - Disebut tak maksimal, yakni penyerapan terkait bantuan keuangan (Bankeu) Pemprov Jawa Tengah yang digelontor teruntuk pembangunan Desa di wilayah Kabupaten Sragen saat ini menuai banyak sorotan dari berbagai kalangan.
Padahal soal bantuan yang diajukan, bahwa pada tahun 2023 ini Pemprov Jateng menggelontor anggaran yang di total mencapai Rp 47.620.000.000 untuk pembangunan desa.
Informasi yang dihimpun, hal itu terungkap dari data di Sragen dimana bantuan untuk sejumlah 678 titik pembangun desa di wilayah Kabupaten ternyata yang terserap baru sekitar 11 persen.
Sementara oleh pihak Pemkab Sragen sendiri saat ini juga sudah mengambil langkah untuk mendapatkan solusi secara bersama, yakni dengan mengumpulkan desa yang mendapatkan Bankeu.
Disisi lain, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati juga meminta pihak-pihak terkait dalam proses Bankeu tersebut untuk segera mengambil tindakan cepat. Sehingga persentase serapan anggaran Bankeu dari Pemprov bisa dimaksimalkan pada bulan September mendatang.
Tidak dipungkiri, Yuni juga menyampaikan beberapa kendala ataupun hambatan yang terjadi, yakni antara lain dari desa sendiri, misal menyangkut cara membuat proposal dan sebagainya kadang dikoreksi, pengembalian tidak segera dilakukan.
"Pihak desa ingin dituntun untuk pembuatannya, padahal Pemkab Sragen menginginkan, desa belajar mandiri. Kami sudah mendorong agar penyerapan optimal, tapi ternyata banyak faktor yang menghambat. Bisa dari pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sragen, atau juga dari provinsi,” ungkap Yuni, Senin (21/8).
Tambah Bupati, pada dasarnya Dinas PMD Sragen sendiri sudah menyelenggarakan kegiatan coaching clinic untuk memperbaiki proposal. Namun sayangnya pihak Dinas PMD Sragen sendiri dinilai juga kurang proaktif, misalnya proposal sudah diterima Pemprov dan mendapat persetujuan, namun tidak segera ditindaklanjuti.
”Harusnya Dinas PMD kabupaten proaktif menanyakan. Ada lobi khusus, antarkepala dinas ada komunikasi lancar. Kalau terjadi hubungan baik, saya rasa itu tidak masalah,” tandasnya.
Bupati Yuni juga menambahkan, untuk sementara apabila memang adanya kekurangan dalam pengajuan proposal, diharapkan untuk segera diinformasikan. Mengenai adanya tim yang sigap membuat proposal dan kelengkapannya di beberapa wilayah kabupaten lain, Yuni kurang setuju. Alasan mendasarnya semua karena adanya birokrasi dan adanya sistem Sibad.
“Jika (semua proposal) dikumpulkan dalam tim tersebut, lantas desa pintere suk kapan? Ada fee nggak untuk bikin proposal tersebut? Dikira nanti ada pengkondisian. Makanya kita juga ingin desa mandiri. Selain itu, Saya juga minta terhadap Kepala Dinas PMD untuk konfirmasi sekedar lewat via telpon saja, melainkan juga harus silaturahmi ke Pemprov agar semuanya segera beres ataupun clear," tambah dia.
Harapan Yuni sendiri ditargetkan maksimal waktunya pada akhir bulan Agustus dan pengajuan yang masuk ke provinsi segera cair. Soal (proposal) yang baru setengah jadi, harus sudah dimasukkan ke provinsi, sedangkan yang belum apa-apa bisa segera proposalnya sehingga pada bulab September kedepannya sudah clear. (sam/awi)
