KPK Ungkap Modus Jual Beli Kuota Haji, Jemaah Baru Tanpa Antre Bisa Berangkat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik korupsi dalam pembagian kuota haji tambahan 2024.

Temuan terbaru menunjukkan adanya jual beli kuota haji kepada jemaah baru yang tidak masuk daftar tunggu sehingga mereka bisa langsung berangkat tanpa antre.

“Kuota haji diperjualbelikan kepada calon jemaah baru yang kemudian tanpa mengantre bisa langsung berangkat pada 2024. Hal ini jelas merugikan jemaah yang sudah lama menunggu,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (5/9/2025).

Pemerintah Indonesia pada 202 mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20.000 dari Arab Saudi.

Kuota ini terbagi 92% (18.400) untuk haji reguler yang dikelola Kementerian Agama, dan 8% (1.600) untuk haji khusus yang dikelola oleh asosiasi atau biro perjalanan haji dan umrah.

Namun, menurut KPK, ada dugaan penyalahgunaan kuota haji khusus. Beberapa biro perjalanan haji diduga menjual kuota khusus kepada jemaah baru, sedangkan mereka yang sudah terdaftar dalam antrean terpaksa menunggu lebih lama.

“Jual beli kuota yang didalami penyidik adalah yang dilakukan para penyelenggara ibadah haji atau biro perjalanan, dan ini berdampak langsung pada jemaah yang sudah lama mengantre,” jelas Budi.

Selain itu, KPK juga menelusuri dugaan adanya aliran dana dari biro perjalanan haji kepada oknum di Kementerian Agama terkait jual beli kuota tersebut.

“Dari jual beli kuota itu, ada dugaan sejumlah uang mengalir ke pihak-pihak terkait di Kementerian Agama,” tambahnya.

KPK telah memeriksa Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan sejumlah pihak.

Terbaru, KPK memeriksa delapan saksi, termasuk mantan Wakil Sekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyathry, dan Sekretaris Eksekutif Kesthuri, Muhammad Al Fatih di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/9/2025).