Tanggapi Santai Penyataan Kabid BKPSDM, LGI Sumsel : Pertanyakan Prinsip Sistem Merit

Tanggapi Santai Penyataan Kabid BKPSDM, LGI Sumsel : Pertanyakan Prinsip Sistem Merit
Foto: Ketua DPW LSM Laskar Garuda Indonesia, Al Anshor,SH. usai memberikan surat laporan terkait Dugaan Pelanggaran Sistem Merit dalam Promosi Jabatan PNS Kota Palembang, ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta.
SUMSEL
Selasa, 30 Sep 2025  09:38

PALEMBANG, Aliansinews"— 

Laskar Garuda Indonesia (LGI) Sumatera Selatan menanggapi santai pemberitaan terkait penunjukan Roby Yulyadi sebagai Sekretaris merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang. 

Meski Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memastikan penunjukan tersebut telah sesuai regulasi, LGI Sumsel justru menilai narasi tersebut mengabaikan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN.

"Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian karier, demotivasi, serta penurunan profesionalisme ASN," ungkap Ketua DPW LSM LGI Sumsel, Al Anshor, SH.

Menurut Al Anshor, penunjukan pejabat harus didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan kualifikasi, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Meskipun secara formal regulasi terpenuhi, ia khawatir keputusan ini tidak sejalan dengan semangat sistem merit yang bertujuan menciptakan birokrasi profesional.

"Jangan menghalalkan segala regulasi hanya untuk ambisi, namun tidak ada kompetensi, yang berdampak pada kolusi semata," tegas Al Anshor.

Pernyataan LGI Sumsel ini menjadi sorotan balik terhadap penjelasan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang sebelumnya, melalui Kepala Bidang Mutasi dan Promosi, Salman Zaki, telah menegaskan bahwa penunjukan Roby Yulyadi telah sesuai dengan Surat Edaran BKN Nomor 7 dan Nomor 1 Tahun 2021, serta mendapat rekomendasi dari BKN.

Namun, LGI Sumsel menilai bahwa kepatuhan pada regulasi saja tidak cukup. Prinsip sistem merit, yang menjamin penempatan ASN berdasarkan kualifikasi dan kompetensi terbaik, harus menjadi landasan utama. Apabila prinsip ini diabaikan, dampaknya bisa meluas pada kinerja birokrasi dan moral ASN itu sendiri.

Dengan pernyataan ini, LGI Sumsel mengajak Pemkot Palembang untuk tidak hanya berfokus pada legalitas formal, tetapi juga pada esensi dari sistem merit yang merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (Tim)

TAG:
#
Berita Terkait
DPD BPAN-LAI Sumsel Ingatkan Kajati untuk Mewaspadai Dugaan Oknum yang Cawe Cawe dalam Kasus Penerbitan Izin Ilegal Mantan Bupati Musi Rawas Ridwan Mukti
DPD BPAN-LAI Sumsel Ingatkan Kajati untuk Mewaspadai Dugaan Oknum yang Cawe Cawe dalam Kasus Penerbitan Izin Ilegal Mantan Bupati Musi Rawas Ridwan Mukti
DPD BPAN-LAI Sumsel Ingatkan Kajati untuk Mewaspadai Dugaan Oknum yang Cawe Cawe dalam Kasus Penerbitan Izin Ilegal Mantan Bupati Musi Rawas Ridwan Mukti
DPD BPAN-LAI Sumsel Ingatkan Kajati untuk Mewaspadai Dugaan Oknum yang Cawe Cawe dalam Kasus Penerbitan Izin Ilegal Mantan Bupati Musi Rawas Ridwan Mukti
Rekomendasi
1
2
3
4
5
6
7
Reaksi Cepat Polsek Semendo Menindaklanjuti Dugaan Pengeroyokan Terhadap Wartawan Selidik Kasus
Penemuan Janin Bayi di Kali Irigasi Kemang Bogor, Warga Digegerkan Temuan Dikira Boneka
Wartawan Media Selidik Kasus Dikeroyok Saat Liput Proyek Provinsi Sumatra Selatan Tanpa Papan Proyek Di Desa Karya Nyata
Dies Natalis ke-66, Unsri Tegaskan Komitmen Berdampak bagi Negeri dan Perkuat Kiprah Internasional
Setiap Hari Ada Berita KKN, Tapi Yang Paling Utama Adalah Endingnya! MAUNG: Berapa yang Dituntaskan
Indeks Berita