Terkait Tersangka BGN, Dashboard MBG Kabupaten Bogor Tak Bisa Diakses
Bogor - Aliansinews id. Akses terhadap Dashboard Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bogor dilaporkan tidak dapat diakses publik setelah munculnya temuan mengenai keterkaitan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dengan sejumlah dapur MBG yang dikelola Yayasan Ageung Ridzki Saudara.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait transparansi pengelolaan program MBG, khususnya di Kabupaten Bogor yang selama ini dikenal memiliki dashboard pemantauan operasional yang terbuka dan dapat diakses masyarakat.
Berdasarkan data yang beredar, Yayasan Ageung Ridzki Saudara mengelola sedikitnya tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bogor, yakni Megamendung Pasir Angin 3, Megamendung Cipayung 2, dan Citapen Ciawi 02. Ketiga SPPG tersebut disebut merupakan bagian dari sedikitnya tujuh SPPG di sejumlah daerah yang terafiliasi dengan yayasan yang sama.
Selain Kabupaten Bogor, yayasan tersebut juga tercatat mengelola SPPG di Purwakarta, Kota Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Bandung.
Temuan itu menjadi perhatian karena Sony Sonjaya saat ini menjabat Wakil Kepala BGN sekaligus Ketua Tim Verifikasi SPPG tingkat nasional. Posisi tersebut memiliki peran dalam proses verifikasi dan penilaian kelayakan operasional dapur MBG.
Data yayasan menunjukkan sejumlah pengurus memiliki hubungan keluarga dengan Sony Sonjaya. Rahmanisa Kartikasari Sonjaya tercatat sebagai anggota pengurus, sementara Ela Komalasari dan Rizal Daffa Noer Sidik juga masuk dalam struktur kepengurusan yayasan tersebut.
Keterkaitan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan Program MBG, terutama terkait proses verifikasi dan penetapan mitra pelaksana.
Sorotan publik semakin menguat setelah Dashboard MBG Kabupaten Bogor yang sebelumnya menampilkan data operasional secara rinci tidak lagi dapat diakses.
Padahal, platform tersebut selama ini menjadi salah satu sumber informasi yang digunakan masyarakat untuk memantau pelaksanaan program di daerah.
Sejumlah pihak menilai hilangnya akses terhadap dashboard tersebut perlu mendapat penjelasan resmi guna menghindari spekulasi di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola Program MBG.
Mereka menilai keterbukaan informasi menjadi aspek penting mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional dengan nilai anggaran yang mencapai Rp335 triliun pada 2026.
Selain itu, muncul pula dorongan agar dilakukan audit independen terhadap SPPG yang memiliki keterkaitan dengan yayasan tersebut, termasuk penelusuran proses verifikasi dan persetujuan operasionalnya.
Usulan lainnya adalah pembukaan data kepemilikan manfaat (beneficial ownership) seluruh mitra MBG, penguatan mekanisme pengawasan internal, serta penyusunan aturan yang lebih tegas terkait potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan program.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional mengenai penyebab tidak dapat diaksesnya Dashboard MBG Kabupaten Bogor maupun terkait temuan keterkaitan antara pengurus Yayasan Ageung Ridzki Saudara dengan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.
(Team)
