Ketua DPRD Deddy Arianto Sutopo, S.Pd Terima Kopsbara Rapat Dengan Pemegang IUP
Muara Enim, Aliansinews.id
Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Deddy Arianto Sutopo, S.Pd menerima audiensi pengurus KOPSBARA - Koperasi Batubara Rakyat dalam rapat bersama para pemegang IUP di Ruang Badan Musyawarah DPRD Muara Enim, Senin (26/10/2026).
Rapat tersebut digelar untuk membahas tentang kemitraan antara Pemegang IUP dan Koperasi yang sudah memiliki badan hukum serta memenuhi persyaratan, dalam kesempatan timbul pertanyaan tentang kewajiban Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), dan nasib tambang rakyat yang berada di dalam wilayah IUP perusahaan besar.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Deddy Arianto Sutopo, didampingi Anggota DPRD Komisi I dan Komisi III. Turut hadir perwakilan Dinas Koperasi Enim, Sekretaris Dewan serta perwakilan pemegang IUP, diantaranya PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Manambang Muara Enim (MME), PT RMUK, PT Duta Bara Utama (DBU) dan PT WSL
Dalam audiensi tersebut, Ketua KOPSBARA menyampaikan tiga tuntutan utama:
KOPSBARA meminta DPRD memfasilitasi dan meminta pemegang IUP/WIUP memberikan Prioritas berdasarkan Pasal 125 dan 127 UU No.2 Tahun 2025 jo Pasal 90 PP No.39 Tahun 2025. Lahan tersebut selama ini diklaim masuk dalam IUP perusahaan, namun tidak pernah digarap dan telah lama dikelola masyarakat.
"Kami bukan mau merebut tambang perusahaan. Kami hanya minta lahan yang tidur, yang tidak produktif, diberikan kepada koperasi sesuai amanat UU Minerba terbaru. Koperasi ini milik rakyat Muara Enim, anggotanya semua warga lingkar tambang," tegas Ketua KOPSBARA dalam rapat.
KOPSBARA di dampingi lintas ormas yang turut hadir GRIB Jaya, BPAN LAI, GENCAR, GNCP, Forum Masyarakat Muara Enim Bersatu juga menyoroti realisasi dana PPM pemegang IUP yang dinilai tidak transparan. Sesuai Kepmen ESDM No.1824 K/30/MEM/2018, setiap pemegang IUP wajib mengalokasikan dana PPM sebesar Rp 2.500 - Rp 5.000 per ton dan wajib tercantum dalam RKAB.
"Kami minta DPRD memanggil perusahaan yang PPM-nya tidak terealisasi. Jangan sampai masyarakat hanya dapat debu dan jalan rusak, sementara batubaranya dibawa keluar," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Muara Enim Deddy Arianto Sutopo menyatakan DPRD siap menjadi jembatan antara koperasi dan pemegang IUP.
"Gedung DPRD ini adalah rumah rakyat. Kami tidak akan membiarkan rakyat Muara Enim jadi penonton di atas tanahnya sendiri. Tapi kami juga tidak mau ada konflik. Solusinya harus win-win, sesuai aturan," kata Deddy.
Deddy menegaskan, DPRD akan membentuk Tim Kecil untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut. Tim tersebut akan memverifikasi peta IUP yang tumpang tindih, meminta data RKAB dan realisasi PPM dari seluruh pemegang IUP di Muara Enim, dan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dalam waktu 7-14 hari ke depan.
"Kami akan undang Bupati, serta unsur Forkupimda, dan semua pemegang IUP. Kalau memang ada WIUP yang bisa diberikan prioritas kepada koperasi sesuai UU No.2 Tahun 2025, kita dorong bersama. Jangan sampai aturan bagus ini hanya jadi kertas," tambah Deddy.
Sementara itu, perwakilan dari setiap pemegang IUP yang hadir menyatakan siap bermitra, dengan catatan semua kegiatan koperasi harus memiliki legalitas IUP yang jelas dan memenuhi standar Good Mining Practice, K3, dan akan menyampaikan ke jajaran direksi untuk membahas prosedur kemitraan yang bisa dilaksanakan.(El)
