Greenpeace desak Prabowo serius tangani krisis iklim hingga biaya hidup
Greenpeace Indonesia mendesak pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka lebih serius menangani krisis iklim yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat.
Dalam dua tahun pemerintahan tersebut, berbagai bencana seperti banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta cuaca ekstrem terus menjadi ancaman bagi keselamatan dan penghidupan warga.
Greenpeace menilai krisis iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menekan pendapatan, daya beli, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Nelayan serta pekerja sektor gig, termasuk pengemudi ojek daring dan pekerja lepas, disebut sebagai kelompok yang paling rentan terdampak.
Desakan tersebut disampaikan Greenpeace Indonesia melalui aksi damai tanpa kekerasan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pada aksi itu, para aktivis membentangkan dua spanduk berukuran besar dari atas Patung Selamat Datang.
Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan menghadap ke arah Istana Merdeka.
Sementara itu, spanduk kedua bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” dan menghadap ke sisi selatan Bundaran HI.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan dampak krisis iklim semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok pekerja yang berada dalam kondisi ekonomi rentan.
“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi. Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan,” kata Jeanny dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).
Ia mencontohkan kabut asap berkepanjangan akibat kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengganggu kesehatan sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat.
Di tengah situasi tersebut, warga juga menghadapi kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Jeanny menilai kondisi itu bertolak belakang dengan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Pada riset terbarunya bertajuk Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah, Greenpeace Indonesia memetakan dampak krisis iklim terhadap delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul.
Hasil riset menunjukkan sebanyak 41% responden merasakan dampak krisis iklim terhadap pola konsumsi dan biaya pangan.
Sebanyak 39% responden merasakan dampaknya pada produktivitas dan pendapatan, sedangkan 20% lainnya menyebut akses tempat tinggal dan biaya transportasi sebagai aspek yang terdampak.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan iklim juga berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi rumah tangga, terutama kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.
