Pengadaan ribuan motor Kepala SPPG pernah ditolak Menkeu, DPR akan panggil BGN
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyebut Komisi IX DPR akan memanggil BGN untuk meminta pertanggungjawaban dari pengadaan ribuan sepeda motor listrik untuk para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas," ucapnya
Charles mengkritik pengadaan puluhan ribu motor listrik yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Dia menilai ada masalah dalam pengadaan jika memang pernah ditolak Kementerian Keuangan.
"Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara.
Tidak boleh ada lembaga yang merasa bisa berjalan di luar mekanisme anggaran yang sah," kata Charles, Rabu (08/04).
Charles mengatakan pengadaan motor listrik tersebut sebagai potensi pemborosan yang serius dan mengada-ada.
"Ini juga menunjukkan adanya potensi pemborosan yang serius. Di saat fiskal negara sedang tertekan, semua diminta berhemat, tapi justru ada pengadaan puluhan ribu motor listrik yang urgensinya tidak jelas. Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek," ucapnya.
"Fokus utama harus pada perbaikan gizi anak, bukan pada pengadaan yang berpotensi mengada-ada. Kalau tidak ada penjelasan yang kuat dan transparan terkait dasar penganggaran dan urgensinya, maka ini patut diduga sebagai kebijakan yang tidak tepat dan harus dihentikan," sambungnya.
Satu hari sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku Kementerian Keuangan pernah menolak usulan anggaran pengadaan komputer dan sepeda motor operasional untuk program MBG.
"Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau enggak salah, tapi ditolak," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (07/04).
Dia menambahkan, untuk pengajuan anggaran tahun ini pihaknya belum mengetahui secara pasti dan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.
"Yang tahun ini saya enggak tahu, nanti saya akan cek lagi. Harusnya sama treatment-nya," jelasnya.
Purbaya menegaskan, pemerintah ingin memastikan fokus utama program MBG tetap pada penyediaan makanan bagi masyarakat.
"Bukan enggak boleh, kita enggak tahu programnya seperti apa. Tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnisnya kan sudah untung cukup," tuturnya.
