BPAN LAI Sumsel Minta Pemda Serius Tangani Dampak Karhutla, Jangan Berhenti pada Sosialisasi
Sumsel, AliansiNews.id.
Dewan Pimpinan Daerah Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Sumatera Selatan, Syamsuddin Djoesman, meminta pemerintah daerah agar lebih serius dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai kian mengkhawatirkan masyarakat.
Menurut Syamsuddin, persoalan karhutla tidak cukup hanya ditangani melalui sosialisasi, imbauan maupun larangan pembakaran lahan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait harus menunjukkan langkah nyata di lapangan, terutama dalam mencegah meluasnya kebakaran dan melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.
“Pemerintah jangan hanya melakukan sosialisasi. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata. Ketika karhutla terjadi dan asap mulai mengganggu aktivitas serta kesehatan warga, harus ada langkah cepat dan terukur,” ujar Syamsuddin. Senin (31/08/2026)
Ia menilai dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan, pendidikan, aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya di wilayah yang memiliki lahan gambut dan kawasan yang rawan terjadi kebakaran pada musim kemarau.
Syamsuddin juga meminta pemerintah meningkatkan patroli dan pemantauan di wilayah rawan karhutla, memastikan kesiapan personel dan sarana pemadaman, serta melakukan penanganan secara cepat terhadap setiap titik api yang ditemukan.
Selain upaya pemadaman, pemerintah juga dinilai perlu memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak asap. Informasi mengenai kondisi kualitas udara, langkah perlindungan kesehatan serta bantuan bagi masyarakat terdampak harus menjadi bagian dari penanganan karhutla.
“Jangan menunggu api membesar dan asap semakin pekat baru bertindak. Pencegahan dan kesiapsiagaan harus dilakukan sejak awal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat terlindungi,” tegasnya.
Syamsuddin berharap pemerintah daerah tidak menjadikan kegiatan sosialisasi sebagai satu-satunya bentuk penanganan karhutla. Setiap program dan anggaran yang berkaitan dengan pencegahan serta penanggulangan karhutla harus benar-benar diwujudkan dalam kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia juga mendorong adanya pengawasan bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan dan masyarakat untuk mencegah terjadinya pembakaran hutan dan lahan secara sengaja maupun akibat kelalaian.
“Yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah aksi nyata, bukan sekadar seremoni. Karhutla harus ditangani secara serius, terukur dan berkelanjutan agar dampaknya tidak semakin meluas,” pungkas Syamsuddin. (Tri Sutrisno)
