Ini alasan pemerintah ambil alih 60% saham Whoosh
Pemerintah mengambil alih 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh dari konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap langkah tersebut dilakukan karena China masih memiliki minat untuk mengembangkan jaringan kereta cepat hingga Jawa Timur.
Purbaya menjelaskan, saat ini kepemilikan saham KCIC terdiri dari 60 persen milik PT PSBI dan 40 persen dikuasai konsorsium perusahaan perkeretaapian China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Menurut dia, rencana pengembangan jalur Whoosh hingga Jawa Timur menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengambil alih saham tersebut.
"Ini kan (PT PSBI) 60 persen ke kita, 40 persen masih ada China. Kita tanya di China juga sepertinya mereka masih mau melanjutkan proyek ini, mungkin kita akan perpanjang sampai ke arah Jawa Timur sana," ungkap Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Rabu (5/8/2026).
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mengambil alih kepemilikan 60 persen saham KCIC dari PT PSBI.
Proses tersebut dilakukan melalui special mission vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu yang bergerak di bidang pembangunan dan pembiayaan.
SMV tersebut terdiri dari sejumlah perusahaan dan lembaga, di antaranya PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Purbaya mengatakan, keuntungan dari SMV akan dialihkan untuk pembelian saham PSBI. Setelah proses pengambilalihan selesai, kepemilikan KCIC akan berada di bawah pemerintah.
"SMV kan punya untung juga kan, sebagian nanti dialihkan ke situ (beli saham PSBI) keuntungannya. (Whoosh) diserahkan ke kami, KCIC kan punya kita semua nanti perusahaannya," kata Purbaya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya menyampaikan rencana pemerintah memperpanjang jaringan kereta cepat hingga Surabaya, Jawa Timur masih dalam tahap kajian.
Pihaknya juga masih mencari skema pendanaan agar proyek tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Bahwa ada keinginan untuk memperpanjang, iya, ada usulan bahwa kita melanjutkan dari Bandung sampai Surabaya, terus ada usulan semi cepat dari Jakarta ke Surabaya, tapi kita harapkan itu tidak menggunakan APBN," kata Dudy di Jakarta, 10 Juni 2026.
