Ribuan Massa Masyarakat dan Lintas Ormas Geruduk Kantor Bupati Muara Enim, GRIB JAYA, BPAN LAI, GENCAR, GNCP, FOMMEB, GARDA PRABOWO Kawal Surat FORKOPIMDA Muara Enim

Foto: Kantor Bupati Muara Enim Provinsi Sum - Sel

Senin, 09 Nov 2026 20:08

Sebanyak lebih 2000 massa dari masyarakat dan lintas organisasi masyarakat (Ormas) menggelar aksi demonstrasi damai di Lapangan Merdeka Muara Enim, Senin 9 November 2026.

Aksi dipimpin langsung oleh Penanggung Jawab Aksi, Juniardi Alias Keyjon, yang berorasi dari atas mobil komando di tengah ribuan massa.

Massa aksi terdiri dari gabungan masyarakat dan 6 lintas Ormas, yaitu: GRIB JAYA, BPAN LAI, GENCAR, GNCP, FOMMEB, GARDA PRABOWO.

Ditambah dengan koperasi-koperasi masyarakat Kabupaten Muara Enim yang selama ini merasa hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri yang kaya batubara.

Surat tersebut ditandatangani bersama oleh 5 pimpinan daerah:

Plt. Bupati Muara Enim - H. Sumarni. M.Si

Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim - Deddy Arianto S, S.Pd

Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim - Gunawan Wisnu Murdiyanto, S.H., M.H.

Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H.

Dandim 0404 Muara Enim - Letkol Kav. Sahid Winagiri, S Hub,int. MM

"Kami eibuan orang dari masyarakat dan lintas Ormas, GRIB JAYA, BPAN LAI, GENCAR, GNCP, FOMMEB, GARDA PRABOWO, datang ke Lapangan Merdeka hari ini bukan untuk rusuh. Kami datang untuk mengawal surat Forkopimda yang sudah ditandatangani Bupati, DPRD, Kajari, Kapolres, dan Dandim pada 6 November kemarin. Suratnya sudah ada, tinggal perusahaan mau laksanakan atau tidak," tegas Juniardi Alias Keyjon dari atas mobil komando, Senin (9/11/2026).

4 DASAR HUKUM YANG DITUNTUT

Massa aksi mengutip 4 dasar hukum yang juga tercantum dalam Surat Forkopimda tersebut:

1. Pasal 33 UUD 1945

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2025 Memberikan prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada koperasi.

3. PP No. 96 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PP No. 39 Tahun 2025

Mengamanatkan pemberian prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah dalam pengelolaan WIUP.

4. Permen Koperasi No. 12 Tahun 2025, Khususnya Pasal 31

Koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pemegang izin usaha pertambangan secara tertulis dan sah.

"Aturannya sudah jelas. Pasal 31 Permenkop No. 12 Tahun 2025 itu bilang koperasi boleh bermitra dengan perusahaan. Kenapa sampai sekarang perusahaan di Muara Enim masih tutup mata? Kami mau jawaban tertulis hari ini juga," ujar Keyjon.

4 BENTUK KERJA SAMA YANG DITUNTUT

Sesuai Surat Forkopimda, massa aksi menuntut 4 bentuk kerja sama:

Kegiatan penambangan dan/atau pengangkutan hasil tambang
Jasa penunjang kegiatan pertambangan
Pekerjaan lain yang dapat diserahkan kepada mitra kerja sama
Pembinaan dan pendampingan kapasitas koperasi
"Koperasi kami siap bekerja secara profesional, taat hukum, menjaga keselamatan kerja, serta menjaga kelestarian lingkungan. Kami siap beroperasi di bawah pengawasan dan tanggung jawab perusahaan selaku pemegang IUP, dengan mematuhi seluruh standar operasional yang berlaku. Kami tidak minta gratis, kami minta dilibatkan," ujar salah seorang perwakilan koperasi di Lapangan Merdeka.

AUDIENSI DI DALAM GEDUNG: MASSA DITERIMA PEMERINTAH

Setelah orasi di Lapangan Merdeka, perwakilan massa aksi yang dipimpin Juniardi Alias Keyjon kemudian diterima untuk melakukan audiensi di dalam gedung pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari masyarakat dan lintas Ormas GRIB JAYA, BPAN LAI, GENCAR, GNCP, FOMMEB, dan GARDA PRABOWO menyampaikan langsung tuntutan koperasi kepada pihak pemerintah dan pihak terkait. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog.

Massa aksi yang berada di luar gedung tetap bertahan di Lapangan Merdeka dengan tertib sambil menunggu hasil audiensi.

"Kami berharap perusahaan berkenan memberikan kesempatan ini. Hal ini akan memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, sekaligus mendukung kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat di Kabupaten Muara Enim," tutup Juniardi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan pemegang IUP yang dituju belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan kemitraan koperasi tersebut.

Media ini membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999. (EL)

TAG:

#muara enim