Polda Sumsel Bongkar Praktik TPPO Berkedok Perekrutan PMI ke Arab Saudi, Pelaku Raup Rp7 Juta per Korban

PALEMBANG,Aliansinews "–
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) membongkar praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Arab Saudi. Dalam menjalankan aksinya, pelaku diketahui meraup keuntungan hingga Rp7 juta dari setiap pekerja migran yang diberangkatkan.
Pengungkapan kasus tersebut dilakukan Subdit III Unit III Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumsel.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumsel, Kombes Pol Andes Purwanti, S.E., M.M., mengungkapkan kasus tersebut dalam konferensi pers di Mapolda Sumsel, Jumat (20/11/2026).
Andes menjelaskan, terbongkarnya praktik perdagangan orang ini bermula dari laporan pengaduan seorang pekerja migran berinisial EA yang berada di Arab Saudi. Korban meminta bantuan agar dapat dipulangkan ke Indonesia melalui Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
Menindaklanjuti laporan tersebut, BP3MI berkoordinasi dengan kepolisian. Tim penyidik kemudian melakukan serangkaian penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan tersangka di sebuah rumah makan di wilayah Karawang, Jawa Barat.
"Tersangka berhasil diamankan di sebuah rumah makan di wilayah Karawang, Jawa Barat, pada Minggu lalu. Dari pengungkapan tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa telepon genggam," ujar Andes.
Direkrut Melalui Status WhatsApp
Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap bahwa praktik perekrutan pekerja migran nonprosedural tersebut telah berlangsung sejak Juli 2026.
Modus yang digunakan pelaku terbilang sederhana. Korban EA bersama seorang rekannya awalnya melihat status WhatsApp milik seseorang berinisial MF yang telah bekerja di Arab Saudi.
Dalam unggahan tersebut, MF menuliskan kalimat, "Alhamdulillah saya dapat majikan baik."
Tertarik dengan informasi tersebut, korban kemudian menghubungi MF untuk mencari tahu peluang pekerjaan di Arab Saudi.
Komunikasi melalui WhatsApp itu berlanjut hingga korban diarahkan kepada tersangka untuk menjalani proses perekrutan dan pemberangkatan ke luar negeri.
Namun, proses penempatan dan pemberangkatan pekerja migran tersebut tidak melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dari setiap pekerja migran yang berhasil diberangkatkan, tersangka memperoleh keuntungan pribadi berkisar Rp6 juta hingga Rp7 juta.
Ponsel, Paspor dan Bukti Transaksi Disita
Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik telah mengumpulkan sejumlah alat bukti, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, serta dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
Polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit telepon genggam merek Oppo, satu unit Samsung, satu buah paspor, serta dua lembar bukti transaksi rekening tahapan Bank BCA, termasuk dokumen transaksi atas nama korban berinisial EA.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 455 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 81 juncto Pasal 69 serta Pasal 83 juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
"Tersangka terancam hukuman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun," tegas Andes.
Pengungkapan kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri melalui media sosial tanpa memastikan legalitas pihak perekrut maupun perusahaan penempatan pekerja migran.
Masyarakat yang berencana bekerja di luar negeri diimbau menempuh jalur resmi sesuai prosedur pemerintah. Langkah tersebut penting untuk menghindari praktik penipuan, eksploitasi, hingga tindak pidana perdagangan orang yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak pekerja migran Indonesia( Hanny)












