Sherly Tjoanda: Tidak ada pungutan, pendidikan di Maluku Utara gratis dan inklusif

Sebanyak puluhan sekolah di Maluku Utara bakal direvitalisasi. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda telah menyiapkan anggaran Rp 92 miliar lebih untuk kegiatan itu.

Program revitalisasi itu menyasar sekolah di jenjang SMA, SMK, dan SLB yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Rinciannya, 35 SMA dengan anggaran total Rp 36,45 miliar.

Kemudian, 33 SMK dengan anggaran Rp 48,83 miliar, serta 7 SLB dengan dana Rp6,75 miliar yang mendukung layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Gubernur Sherly mengemukakan perhatian Pemerintah Pusat terhadap Maluku Utara di bidang pendidikan sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya.

”Ini adalah investasi besar bagi masa depan anak-anak Maluku Utara. Revitalisasi ini bukan hanya soal bangunan, tetapi soal tanggung jawab kita bersama menjaga kualitas dan keberlanjutan pendidikan,” kata Gubernur Sherly seperti dikutip dari Antara, Minggu (14/12/2025).

Selain itu, Gubernur Sherly juga melaporkan langkah-langkah strategis daerah guna mendukung digitalisasi pendidikan.

Di antaranya, penanganan sekitar 80 titik sekolah yang belum memiliki akses sinyal,  serta membantu sekolah-sekolah di wilayah kepulauan dengan ukungan pembiayaan APBD.

Gubernur Sherly menegaskan, tidak ada pungutan uang sekolah maupun uang komite, sehingga pendidikan di Maluku Utara benar-benar gratis dan inklusif.

Selain itu, pihaknya juga mendorong peningkatan komptensi dan kesejahteraan guru. Pada 2026 ini, Pemprov Malut merencanakan peningkatan dukungan bagi guru honorer, pemberian beasiswa, serta penguatan kapasitas melalui uji kompetensi dan penilaian berkelanjutan.

”Saat ini capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Maluku Utara berada di angka 46, yang masih memerlukan kerja keras bersama untuk ditingkatkan,” kata gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu.

Menatap tahun 2026, perhatian Pemerintah Pusat terhadap Maluku Utara diproyeksikan semakin besar. Mulai dari usulan revitalisasi sekolah yang meningkat dari 226 unit pada 2025 menjadi 785 unit di 2026, mencakup SD, SMP, PAUD, hingga PKBM.

Tak hanya itu, Pemerintah Pusat juga akan mengimplementasi SMA Terbuka yang direncanakan mulai 2026 sebagai solusi pendidikan di wilayah kepulauan.