Pegawai KPK Setya Budi Dias bocorkan informasi untuk peras Bupati Pemalang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mejelaskan peran staf administrasi KPK Setya Budi Dias Oktavianto (DIS) dalam kasus dugaan korupsi pemerasan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro (WIS).
Dias diduga membocorkan informasi kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Bupati Pemalang Anom Widiyantoro kepada ayahnya, Lilik Budi Suprianto (LBS).
"Yang bersangkutan karena memang sedikit banyak mengetahui proses-proses administrasi di KPK itu yang kemudian diteruskan kepada saudara LBS selaku orang tuanya atau bapaknya," ujar Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).
Taufik mengatakan informasi tersebut kemudian digunakan Lilik untuk memeras bupati Pemalang.
Anom melalui orang kepercayaannya yang bernama Mohamad Haris alias Gus Haris diduga menyerahkan Rp 1,2 miliar kepada Lilik untuk mengamankan perkara di KPK.
"Bupati ini merasa 'ah ini bisa dipercaya' begitu informasinya karena yang bersangkutan LBS ini juga sambil juga menunjukkan yang bersangkutan punya anak di KPK.
Ini juga ada dokumen-dokumen administrasi yang kebetulan berkaitan dengan penanganan perkara di Pemalang," jelas Taufik.
KPK diketahui telah menetapkan empat orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah tahun 2025-2026 dan pemerasan terkait dengan pengurusan kasus di KPK tahun 2026.
Keempat orang tersebut tersebut adalah Anom Widiyantoro (AWI) selaku bupati Pemalang periode 2025-2030, Mohamad Haris atau Gus Haris (GHA) selaku pihak swasta atau orang kepercayaan bupati, Lilik Budi Suprianto (LBS) pihak swasta atau ayah dari DIS, dan Setya Budi Dias (DIS) selaku staf administrasi KPK.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 30 Juli sampai dengan 18 Agustus 2026. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus OTT Bupati Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 2,7 miliar.
Dari jumlah tersebut, Rp 1,2 miliarnya diduga diserahkan ke Lilik untuk mengurus perkara di KPK.
