Gubernur Aceh bantah kirim surat minta bantuan bencana ke PBB

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyatakan tidak mengetahui adanya surat permintaan bantuan penanganan bencana Aceh yang ditujukan langsung kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menegaskan surat tersebut bukan dikirim ke PBB, melainkan kepada lembaga swadaya masyarakat yang beroperasi di Aceh.

“Saya tidak tahu apa-apa. Sebenarnya itu keliru, bukan ke PBB, tetapi kepada lembaga nonpemerintah yang ada di Aceh,” ujar Mualem saat ditemui awak media di Banda Aceh, Selasa (16/12/2025), dikutip dari Antara.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai Mualem menerima bantuan kemanusiaan secara simbolis dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diserahkan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf di halaman Kantor Gubernur Aceh.

Menanggapi pernyataan gubernur, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA menjelaskan telah terjadi kesalahpahaman di ruang publik. Ia menegaskan surat tersebut tidak ditujukan kepada PBB secara langsung, melainkan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (Unicef) yang berkantor dan beroperasi di Indonesia.

“Ada kekeliruan pemahaman. Surat itu ditujukan kepada lembaga yang ada di Indonesia, bukan ke PBB secara langsung. Namun, yang berkembang seolah-olah gubernur Aceh mengirim surat ke PBB,” kata Muhammad MTA.

Ia menambahkan status bencana di Aceh saat ini masih berada pada tingkat provinsi, sementara pemerintah pusat menjalankan fungsi supervisi dan penanganan prioritas.

Dalam kondisi tersebut, Pemerintah Aceh memandang perlu mengambil langkah strategis, termasuk menjalin komunikasi dengan lembaga yang memiliki pengalaman dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.

Menurutnya, pengalaman penanganan tsunami Aceh menjadi pertimbangan penting.

Sejumlah lembaga internasional seperti UNDP, Unicef, dan IOM pernah menjadi mitra strategis Pemerintah Indonesia dan hingga kini masih menjalankan program kemitraan di berbagai daerah, termasuk Aceh.

“Unicef, misalnya, masih menjalankan program pendampingan perlindungan anak di Aceh hingga April mendatang,” ujarnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berharap lembaga-lembaga tersebut tetap terlibat, khususnya dalam pemulihan pascabencana, dengan tetap berkoordinasi bersama Pemerintah Indonesia.

Hal serupa juga diharapkan dari UNDP yang memiliki rekam jejak panjang dalam penanganan bencana di Indonesia.

Muhammad MTA mengakui isu ini sempat menimbulkan polemik karena muncul anggapan seolah-olah gubernur Aceh melangkahi kewenangan Presiden Prabowo Subianto dengan mengirim surat langsung ke PBB.

Namun, ia menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak sesuai dengan fakta.

Ia juga menyampaikan Tim Komunikasi Presiden telah meminta klarifikasi dan akhirnya memahami duduk perkara tersebut.

Bahkan, langkah Pemerintah Aceh dinilai sebagai hal yang wajar dalam upaya menggalang dukungan kemanusiaan.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh diketahui meminta keterlibatan UNDP dan Unicef dalam penanganan banjir bandang dan longsor di Aceh.

Berdasarkan pernyataan tertulis Pusat Informasi PBB (UNIC) di Jakarta, UNDP Indonesia telah menerima permintaan resmi dari Pemerintah Aceh pada 14 Desember 2025 dan sedang meninjau bentuk dukungan yang dapat diberikan sesuai mandat pemulihan dini.

Unicef juga telah menerima surat serupa dan saat ini tengah melakukan koordinasi dengan otoritas terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang dapat didukung dalam penanganan bencana yang dipimpin oleh pemerintah.