Demo mahasiswa UII Yogyakarta, desak BBM turun hingga kritik MBG dan Koperasi Merah Putih
Aliansi Poros Keadilan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Senin (15/6/2026) siang.
Massa aksi memulai kegiatan dengan long march dari kawasan Malioboro sebelum menyampaikan aspirasi melalui orasi serta membentangkan berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan nasional, mulai dari kondisi ekonomi, tata kelola kebijakan publik, reformasi kepolisian, hingga meningkatnya peran militer di ruang sipil.
Koordinator aksi, Alamsyah, mengatakan masyarakat saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat akibat tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok.
Menurutnya, kondisi tersebut telah menurunkan daya beli masyarakat dan memperburuk kesejahteraan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain menuntut penurunan harga BBM dan bahan pokok, mahasiswa juga mendesak pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Kedua program tersebut dinilai masih menyisakan berbagai persoalan, terutama terkait transparansi, partisipasi publik, dan dampaknya terhadap pelaku usaha kecil maupun masyarakat desa.
"Kebijakan ini telah memicu efek yang menghancurkan daya beli masyarakat, menjadikan kebutuhan dasar seperti barang-barang dapur menjadi barang mewah yang tak terjangkau," ungkap Alamsyah saat ditemui di lokasi, Senin (15/6/2026).
Massa aksi juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai berdampak pada kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Karena itu, para mahasiswa mendesak pemerintah memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Isu reformasi Polri turut menjadi perhatian dalam aksi protes hari ini. Mahasiswa menuntut kejelasan mengenai progres reformasi Polri serta menyoroti rencana revisi Undang-Undang Polri yang dinilai berpotensi memperluas keterlibatan anggota kepolisian aktif di jabatan sipil.
Selain itu, massa juga menekankan penolakan terhadap praktik militerisme di ruang sipil karena keterlibatan militer di luar fungsi pertahanan dinilai berpotensi mengancam prinsip supremasi sipil dan semangat Reformasi 1998.
Pemerintah juga didesak memperbaiki pola komunikasi publik. Aliansi Poros Keadilan Mahasiswa UII menegaskan pemerintah perlu lebih terbuka, transparan, dan berani mengakui kesalahan dalam setiap pengambilan kebijakan agar kepercayaan rakyat dapat kembali meningkat.
