Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto bersama jajaran anggota dewan Dapil II menampung berbagai usulan krusial sekolah, mulai dari kebutuhan komputer, tunjangan kepala sekolah, hingga penyelesaian aset lahan.

PALEMBANG,Aliansinews "
Persoalan pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan, kejelasan status lahan, hingga kesejahteraan tenaga pendidik menjadi sorotan utama dalam kegiatan reses Masa Sidang VII Tahun Anggaran 2026 yang digelar anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) II Palembang di SMAN 13 Palembang, Selasa (17/11/2026).
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari agenda reses DPRD Sumsel Dapil II yang menyasar sembilan kecamatan di Kota Palembang, meliputi Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Alang-Alang Lebar, Sukarame, Kemuning, Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang.
Rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto, S.Sos., MM (Fraksi NasDem), didampingi Koordinator Reses Hj. Zaitun, SH., MKn (Fraksi Gerindra), serta anggota dewan lainnya yakni H.M. Anwar Al-Syadat, S.Si., M.Si (Fraksi PKS), Ir. H. Zulfikri Kadir (Fraksi PDI Perjuangan), Muhammad Yansuri, S.Ip (Fraksi Golkar), Tamtama Tanjung, SH (Fraksi Demokrat), dan Fajar Febriansyah, ST., M.I.Kom (Fraksi PAN).
Komitmen Dewan Kawal Aspirasi ke Tingkat Provinsi
Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, menegaskan bahwa reses menjadi instrumen penting bagi legislatif untuk memotret langsung kebutuhan riil di lapangan, khususnya dalam upaya mendongkrak mutu pendidikan di Sumatera Selatan. Berdasarkan dialog dengan pihak SMAN 13 Palembang, kebutuhan mendesak berfokus pada fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM), seperti ketersediaan ruang kelas yang memadai, perangkat komputer, serta peralatan pendidikan lainnya.
“Aspirasi yang disampaikan pihak sekolah ini akan kita teruskan kepada sektor terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Sumsel melalui gubernur. Ke depan, apa pun kebutuhan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan tentu harus mendapat dukungan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah,” ujar Nopianto.
Senada dengan hal tersebut, Koordinator Reses Hj. Zaitun, SH., MKn menyampaikan bahwa interaksi langsung dengan para guru dan siswa memberikan gambaran utuh mengenai tantangan operasional sekolah. “Semua masukan yang kami serap hari ini akan dirangkum secara komprehensif dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel agar dapat segera ditindaklanjuti oleh eksekutif,” tegasnya.
Keterbatasan Dana BOS dan Harapan Realisasi Nyata
Sementara itu, Kepala SMAN 13 Palembang, H. Ridwan Nawawi, S.Ag., M.Si, mengapresiasi perhatian berkelanjutan dari jajaran DPRD Sumsel yang telah beberapa kali menjaring aspirasi di sekolahnya. Ia berharap kunjungan kali ini dapat membuahkan realisasi nyata, mengingat sekolah tidak bisa hanya bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai pengembangan fasilitas.
“Salah satu kebutuhan mendesak kami adalah bantuan perangkat komputer untuk menunjang pembelajaran, yang selama ini belum bisa terakomodasi melalui dana BOS. Selain itu, meski persoalan daya listrik baru-baru ini telah teratasi berkat bantuan komite sekolah, kendala kelistrikan sebelumnya sempat merusak sejumlah perangkat elektronik kami,” jelas Ridwan.
Sorotan Tunjangan Kepala Sekolah dan Legalitas Lahan
Selain persoalan fisik dan perangkat belajar, Ridwan turut menyuarakan dua isu strategis lainnya:
* Regulasi Kesejahteraan Kepala Sekolah: Pihak sekolah berharap pemerintah daerah dapat menerbitkan regulasi terkait pemberian tunjangan khusus bagi kepala sekolah. Menurut Ridwan, beban tanggung jawab manajerial kepala sekolah dalam menjamin mutu pendidikan perlu diimbangi dengan dukungan kesejahteraan yang memadai agar dapat bekerja lebih tenang dan optimal.
* Kejelasan Status Aset Lahan: Terkait lahan sekolah, Ridwan mengungkapkan bahwa proses negosiasi yang dimediasi pemerintah telah menghasilkan surat perpanjangan masa penggunaan lahan selama tiga tahun. Namun, pihak sekolah berharap lahan tersebut dapat segera dibebaskan dan ditetapkan sebagai aset resmi Pemerintah Provinsi Sumsel.
“Kejelasan status kepemilikan lahan merupakan syarat administratif mutlak saat sekolah mengajukan bantuan pembangunan maupun pengadaan fasilitas. Selama ini kami kerap terkendala dan harus melampirkan surat keterangan proses penyelesaian lahan. Jika sudah menjadi aset Pemprov Sumsel, kami bisa lebih leluasa mengembangkan sarana prasarana sekolah,” pungkas Ridwan.(Hanny)











