Tarik diri usai sampaikan aspirasi, Botok ogah dibenturkan dengan massa bayaran
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok mengungkap alasan menarik mundur massa Pati dari depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, saat demo 27 Agustus 2026.
Botok mengaku tidak ingin massa AMPB dibenturkan dengan kelompok lain hingga terlibat kerusuhan dan berujung ditangkap polisi.
Botok mengatakan situasi di sekitar Gedung DPR/MPR saat demonstrasi pada Kamis (27/8/2026) sudah tidak kondusif. Karena itu, dia memilih menarik mundur massa AMPB untuk mencegah terjadinya bentrokan.
Menurut Botok, sejak awal AMPB datang ke Jakarta bukan untuk membuat kerusuhan. Massa Pati, kata dia, hadir untuk mengawal aspirasi masyarakat Indonesia melalui aksi yang damai.
"Mohon maaf kami terpaksa menarik mundur massa Pati dari depan Gedung DPR/MPR karena kondisi tidak kondusif. Sesuai komitmen awal, AMPB datang ke Jakarta tidak ada niatan untuk membuat kerusuhan, tetapi kami datang ke Jakarta mengawal aspirasi rakyat Indonesia dengan cara damai, santun, dan sopan," tulis Botok dalam akun Facebook miliknya, dikutip Jumat (28/8/2026).
Botok menegaskan, dirinya tidak ingin massa AMPB terlibat bentrokan dengan kelompok yang disebutnya sebagai massa bayaran.
Dia khawatir situasi tersebut justru merusak citra AMPB yang datang untuk menyampaikan aspirasi secara damai.
"Kami tidak mau dibenturkan dengan massa bayaran yang memicu Jakarta menjadi chaos, sehingga nama Pati atau AMPB menjadi rusak dan berpotensi besar kawan-kawan dari Pati, termasuk saya, ditangkap polisi," ujar Botok.
Dia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan dukungan terhadap aksi AMPB, khususnya pengemudi ojek online (ojol) dan masyarakat Jabodetabek.
"Terima kasih banyak atas dukungan kebaikan abang ojol, masyarakat Jabodetabek, dan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Meski menarik massa dari lokasi demonstrasi, Botok menilai AMPB telah menyampaikan aspirasi dalam audiensi dengan DPR.
Dia berharap hasil pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan AMPB dalam menyuarakan tuntutan masyarakat.
Botok juga menyampaikan permintaan maaf apabila selama berada di Jakarta terdapat perkataan maupun perbuatan dari anggota AMPB yang kurang berkenan.
"Mohon maaf kalau ada perbuatan dan perkataan kami yang kurang berkenan saat kami tinggal di Jakarta. Terima kasih," tulisnya.
Sebelumnya, AMPB menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Dalam aksi tersebut, massa AMPB menyampaikan sejumlah aspirasi kepada DPR.
Pada saat yang sama, Botok bersama sejumlah aktivis AMPB mengikuti sidang paripurna DPR di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Jakarta.
Salah satu tuntutan yang disampaikan AMPB adalah agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Tuntutan tersebut kemudian diterima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Politikus Partai Gerindra itu memastikan RUU Perampasan Aset akan disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026.
