Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi Dorong Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Musim Hujan
aliansinews.id - Sukabumi, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sukabumi meminta Pemerintah Daerah meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim hujan yang berpotensi menimbulkan bencana banjir bandang dan tanah longsor.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS, Leni Liawati, pada Rapat Paripurna DPRD yang mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati mengenai Raperda Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Non Kebakaran.
Dalam penyampaiannya, Leni menegaskan bahwa Kabupaten Sukabumi memiliki kondisi geografis dan geologis yang rentan terhadap berbagai bencana hidrometeorologi.
Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan anggaran kebencanaan, khususnya guna mempercepat penanganan kebutuhan dasar masyarakat saat dan pasca-tanggap bencana.
“Menjelang musim hujan, kami mengajak semua pihak untuk bersiap menghadapi potensi bencana. Pemerintah daerah harus sigap mengantisipasi dan merespons kemungkinan banjir bandang dan longsor yang kerap terjadi di Kabupaten Sukabumi,” ujar Leni.
Fraksi PKS juga meminta pemerintah daerah menindak tegas pelaku penebangan hutan liar, yang dinilai sebagai salah satu faktor pemicu banjir bandang beberapa waktu lalu.
Selain itu, Leni menyampaikan aspirasi masyarakat korban bencana di Kampung Cikondang, Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok, serta Kampung Cisarua, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan. Banyak rumah warga di wilayah tersebut sudah tidak layak huni dan perlu segera direlokasi ke tempat yang lebih aman.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS turut memberikan apresiasi kepada Bupati Sukabumi atas usulan Raperda terkait Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta Penyelamatan Non Kebakaran.
Menurut Leni, raperda tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem manajemen keselamatan daerah yang lebih terstruktur, terpadu, dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.
Meski demikian, PKS mengingatkan bahwa perhatian pemerintah tidak boleh terfokus pada penanggulangan saat bencana terjadi saja. Upaya pencegahan di hulu harus diperkuat melalui edukasi kepada masyarakat, inspeksi berkala, serta penegakan standar keselamatan pada bangunan publik dan permukiman.
“Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran maupun bencana lainnya. Sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan tim relawan sangat penting untuk memperkuat ketangguhan warga di tingkat lokal,” tambah Leni.
Dengan masukan tersebut, Fraksi PKS berharap pemerintah daerah dapat memperkuat sistem mitigasi bencana sehingga masyarakat Kabupaten Sukabumi lebih terlindungi dan siap menghadapi berbagai potensi bencana di musim hujan.
