Dugaan Tangkap Lepas Kasus Pupuk Subsidi di OKU Timur, Tiga Truk dan Empat Orang Disebut Dilepaskan, Kapolda Sumsel Diminta Turun Tangan
Sumsel. AliansiNews.id.
Dugaan praktik penyalahgunaan pupuk urea bersubsidi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur menjadi sorotan. Peristiwa penangkapan tiga unit truk yang diduga mengangkut pupuk bersubsidi pada 18 Oktober 2026 kini memunculkan tanda tanya setelah kendaraan beserta sopir dan kernetnya dikabarkan dilepaskan dari pengamanan Polres OKU Timur.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga unit kendaraan tersebut masing-masing bernomor polisi BG 8772 KC, BG 8347 KL, dan AE 8267 YE. Ketiga truk itu diduga mengangkut pupuk urea bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan distribusi.
Dalam peristiwa tersebut, aparat disebut mengamankan empat orang yang terdiri dari tiga sopir dan satu kernet untuk menjalani pemeriksaan di Polres OKU Timur.
Namun, persoalan mulai menjadi perhatian setelah pada malam 21 Oktober 2026, sekitar pukul 00.00 WIB, ketiga kendaraan berikut para sopir dan kernetnya dikabarkan telah dilepaskan.
Informasi yang beredar juga menyebutkan adanya dugaan transaksi atau pembayaran sebesar Rp300 juta untuk memuluskan pelepasan tersebut. Akan tetapi, informasi mengenai dugaan uang tersebut belum terverifikasi dan belum dapat dipastikan kebenarannya.
Sementara itu, pemilik pupuk yang diduga terkait dalam perkara tersebut disebut-sebut bernama Jaenal, warga Belitang. Adapun nama sopir yang diperoleh dalam informasi awal di antaranya Yanto dan Ebi.
Jika informasi mengenai penangkapan dan pelepasan tersebut benar, publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana proses penanganan perkara berjalan, apa hasil penyelidikan kepolisian, serta apa dasar hukum yang digunakan untuk melepaskan kendaraan dan orang-orang yang sebelumnya diamankan.
BPAN-LAI Sumsel Desak Kapolda Lakukan Pemeriksaan
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPD BPAN-LAI Sumatera Selatan, Syamsuddin Djoesman, angkat suara. Ia meminta Kapolda Sumatera Selatan turun tangan untuk memeriksa proses penanganan perkara tersebut secara menyeluruh.
Menurut Syamsuddin, penyalahgunaan pupuk bersubsidi bukan persoalan sepele. Pupuk bersubsidi merupakan barang yang mendapat dukungan anggaran negara dan diperuntukkan bagi petani yang memenuhi persyaratan sebagai penerima. Ujarnya, Rabu (11/11/2026)
Ia menegaskan bahwa apabila benar terdapat praktik pengalihan, penjualan, atau distribusi pupuk bersubsidi di luar sasaran penerima, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Syamsuddin juga menyoroti ketentuan Pasal 59 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2026, yang mengatur ketentuan sanksi terkait penyimpangan penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dapat menjadi salah satu dasar pemeriksaan apabila ditemukan unsur pelanggaran dalam kegiatan perdagangan pupuk bersubsidi.
Bahkan, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, penyalahgunaan kewenangan, serta kerugian keuangan negara, ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dapat dipertimbangkan sesuai terpenuhinya unsur hukum.
"Jangan sampai persoalan pupuk subsidi yang seharusnya menjadi hak petani justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Apalagi jika benar ada kendaraan yang sudah diamankan kemudian dilepaskan tanpa penjelasan yang transparan," demikian penekanan sikap yang disampaikan dalam pernyataan tersebut.
Kapolda Sumsel Diminta Periksa Proses Pelepasan
Lebih lanjut, Syamsuddin meminta Kapolda Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh personel yang terlibat dalam proses penangkapan, pemeriksaan, hingga pelepasan ketiga kendaraan tersebut.
Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran prosedur, penyalahgunaan kewenangan, atau keterlibatan oknum anggota dalam praktik yang melanggar hukum, maka harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga meminta agar dugaan adanya pembayaran sebesar Rp300 juta tidak dibiarkan menjadi isu liar di tengah masyarakat. Informasi tersebut perlu ditelusuri secara profesional melalui pemeriksaan saksi, penelusuran aliran dana, serta bukti-bukti pendukung lainnya.
"Kapolda Sumsel harus memastikan apakah pelepasan tersebut sudah sesuai prosedur atau justru terdapat penyimpangan. Jika ada oknum anggota yang terbukti bermain, jangan dilindungi. Tindak tegas sesuai hukum," tegasnya.
Publik Menunggu Penjelasan Resmi Polres OKU Timur
Kasus ini membutuhkan keterbukaan informasi dari Polres OKU Timur. Setidaknya ada sejumlah hal yang perlu dijelaskan kepada masyarakat, mulai dari status hukum tiga unit truk, jenis dan jumlah pupuk yang diamankan, identitas pihak yang bertanggung jawab, hasil pemeriksaan terhadap empat orang yang disebut diamankan, hingga alasan dan dasar hukum pelepasan kendaraan serta orang-orang tersebut.
Polres OKU Timur juga perlu memberikan klarifikasi apakah benar terdapat dugaan transaksi Rp300 juta sebagaimana informasi yang beredar, serta apakah telah dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut.
Redaksi menegaskan bahwa seluruh informasi mengenai dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi, dugaan pembayaran, maupun dugaan keterlibatan oknum aparat masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata aparat penegak hukum. Jangan sampai pupuk bersubsidi yang diperuntukkan bagi kesejahteraan petani justru menjadi ladang keuntungan pihak tertentu, sementara dugaan penyimpangan dalam penegakan hukum tidak mendapatkan penjelasan yang transparan. (Tri Sutrisno)
