Boros Rp1 T per bulan, BGN evaluasi insentif SPPG Rp6 Juta per hari

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang memastikan pihaknya akan mengevaluasi skema insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari yang selama ini diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Evaluasi dilakukan di tengah penataan ulang program MBG setelah muncul temuan pembengkakan jumlah titik dapur serta dugaan pemborosan anggaran yang disorot pemerintah.

"Ya, insentif Rp6 juta (per hari tiap SPPG) akan kami evaluasi," kata Nanik kepada wartawan, Jumat (12/6).

Nanik menegaskan evaluasi tersebut tak akan berdampak pada anggaran bahan baku makanan Rp10 ribu per porsi bagi penerima manfaat program MBG. Menurut dia, komponen insentif operasional dapur berbeda dengan alokasi biaya bahan baku makanan.

"Rp10 ribu (per porsi) itu kan bahan baku, tidak ada kaitannya dengan (insentif) Rp6 juta per hari. Kita evaluasi insentif Rp6 juta supaya efisien," ujarnya.

Ia juga enggan menanggapi lebih jauh ketika dimintai komentar terkait temuan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyebut dana insentif operasional SPPG diduga sempat dimanfaatkan oleh sejumlah eks pejabat BGN yang kini berstatus tersangka korupsi.

"Wah, enggak tahu saya soal (insentif Rp6 juta) dipakai eks pejabat, tanya Kejagung dong, masa tanya sama saya," kata Nanik.

Rencana evaluasi insentif SPPG Rp6 juta per hari tersebut muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap adanya potensi pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program MBG akibat membengkaknya jumlah titik dapur.

Menurut Zulhas, jumlah titik dapur MBG yang semula direncanakan sekitar 21 ribu bertambah menjadi 27.877 titik. Artinya terdapat tambahan sekitar 6.877 titik dari rencana awal.

Dengan skema insentif Rp6 juta per hari untuk setiap dapur, penambahan ribuan titik tersebut berpotensi menimbulkan pengeluaran lebih dari Rp1 triliun per bulan.

"Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp1 triliun pemborosan," ujar Zulhas.

Selain itu, pemerintah juga menemukan jumlah titik dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) meningkat jauh di atas kebutuhan awal. Dari perkiraan sekitar 2.000 titik, jumlahnya disebut membengkak menjadi 8.617 titik.