UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 Harus Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Saat Ini
Bogor - Aliansinews id. Sesuai mekanisme peraturan perundangan yang berlaku, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ( lalu lintas dan angkutan jalan ) dipandang perlu untuk dilakukan revisi, salah satunya mengakomodasi dinamika transportasi modern seperti layanan transportasi berbasis aplikasi.
Melalui RDPU ( rapat dengar pendapat umum ) dilaksanakan oleh Komisi V DPR – RI, dibuka oleh Lasarus ( Fraksi PDI-P / Kalimantan Barat ) dengan mengundang unsur akademisi, yaitu : ITL ( Institut Transportasi & Logistik ) Trisakti; ITB ( Institut Teknologi Bandung ) Bandung; UGM ( Universitas Gajah Mada ) Yogyakarta, untuk berdiskusi bersama wakil rakyat serta menjadi ajang konsultasi untuk mengadaptasi UU tersebut dengan kebutuhan saat ini.
“Konsultasi Komisi V dengan pihak akademisi dipandang sangat diperlukan, untuk membahas : transportasi berbasis aplikasi ( Ojek Online ), kendaraan ODOL ( over dimension over loading ), serta penambahan kementerian sebagai pembina LLAJ yaitu : Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Komunikasi & Digital, dan penegasan kewenangan registrasi di POLRU,” ujar Lasarus.
Menurut Lasarus, “RUU LLAJ merupakan agenda Program Legislasi Nasional ( PROLEGNAS ) Prioritas Tahun 2025 pada nomor urut 6. Dalam rangka merespon perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan LLAJ, UU tentang LLAJ perlu dilakukan revisi.
”Dr. Aang Gunawan, AMTrD., MM., selaku Wakil Rektor III dari ITL Trisakti, menyampaikan pendapat akademisnya, sebagai perwakilan resmi yang ditunjuk oleh Rektor ITL Trisakti, yaitu.
Kendaraan bermotor dan perlengkapannya; registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; manajemen dan rekayasa lalu lintas; manajemen dana preservasi jalan; maupun kewenangan pengelolaan dana angkutan massal berbasis jalan.
“Sebagai salah satu dari enam satuan pendidikan tinggi dalam naungan Yayasan Trisakti,” ujar Dr. Aang Gunawan, AMTrD., MM.”menuntut ITL Trisakti, sebagai perguruan tinggi satu – satunya di bidang transportasi dan logistik di Indonesia, yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moril untuk memberi pendapat akademisnya di dalam RDPU ini untuk menjadi regulasi LLAJ adaptif.
”Menurut Dr. Aang Gunawan, AMTrD., MM., kendaraan bermotor dan perlengkapannya mencakup : pengaturan mengenai pengembangan riset dan inovasi teknologi LLAJ yang mencakup penyusunan peta jalan dan agenda riset, inovasi, tinjauan masa depan, serta pengembangan teknologi kendaraan dan perlengkapannya.
Pengelolaan dan pemanfaatan data serta teknologi perlengkapan jalan, riset perilaku berlalu lintas, kinerja sarana dan prasarana, dan keselamatan jalan, disertai penyesuaian ketentuan perlengkapan kendaraan bermotor agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi, pengaturan teknis lampu isyarat dan sirene.
Sedangkan, untuk urusan registrasi dan identifikasi yang harus diperhatikan adalah : kewajiban registrasi dan persyaratan administrasi Kendaraan Bermotor, termasuk kewajiban registrasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Penggunaan bukti perolehan kendaraan yang sah, persyaratan uji kompetensi untuk memperoleh SIM, pengaturan STNK, TNKB, dan penggolongan serta bentuk SIM, serta pengenaan sanksi administratif bagi pengemudi yang tidak dilengkapi STNK, TNKB, SIM, dan surat keterangan serta tanda lulus uji berkala.
Ditambahkan oleh Dr. Aang Gunawan, AMTrD. MM., yang memiliki latar belakang akademisi dan praktisi manajemen transportasi darat, bahwa dalam RDPU tersebut juga harus memperhatikan Upaya perencanaan, pengadaan.
Pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, termasuk integrasi transportasi dan mewujudkan smart city.
Dr. Aang Gunawan, AMTrD., MM., pada RDPU di Komisi V DPR-RI kali ini juga menyampaikan dua pandangan akademis terakhirnya, yaitu : ruang lingkup penggunaan dana; sumber dana; dan kelembagaan pengelola, maupun pengaturan mengenai pembentukan,
Sumber pendanaan, peruntukan, prinsip pengelolaan, penunjukan badan usaha penyelenggara, serta pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan yang dialokasikan secara khusus dan berkelanjutan untuk mendukung perencanaan, pengadaan, operasional, dan pemeliharaan angkutan massal berbasis jalan.
(Yogi)
